Quantum symmetry in multigraphs (part II)

This article is a continuation of "Quantum symmetry in multigraphs (part I)". In this article, we give an explicit construction of a non-Bichon type co-action on a multigraph that is, it preserves quantum symmetry of (V,E) in our sense but not always in Bichon's sense. This construction itself is motivated from automorphisms of quantum graphs

Perkawinan usia dini dalam perspektif fikih: studi empiris terhadap permohonan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 di Pengadilan Agama Lamongan

Tesis ini adalah hasil penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan: Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011? Apa dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan dispensasi kawin tahun 2009-2011? Bagaimana analisa kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih? Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan interview, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini, dasar hukum majelis hakim dalam 23 penetapan tentang dispensasi perkawinan, dan kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011, kemudian menganalisis tingkat maslahat dalam perkawinan yang telah terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pengajuan-pengajuan permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan kesiapan kedua calon mempelai baik dari segi fisik, mental maupun finansial sehingga keluarga menganggap perlu adanya perkawinan usia dini. Selain itu, dasar hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dalam menetapkan dispensasi kawin tidak lain adalah nilai maslahat yang disarikan dari kaidah fikih. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, faktor-faktor terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan adalah: (a) karena adat masyarakat; (b) karena pergaulan bebas. Kedua, Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan adalah: (a) undang-undang; (b) kedewasaan dan hubungan kedua calon mempelai; (c) kaidah fikih. Ketiga, Dalam perspektif fikih, dalam hal ini adalah perspektif maslahat, nilai maslahat perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan lebih besar daripada mafsadatnya

PEMANFAATAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI PEMASARAN PRODUK HEPSI.IND

Pada pembahasan ini peneliti membahas terkait Pemanfaatan Digital Marketing Sebagai Sarana Optimalisasi Pemasaran Produk Hepsi.Ind yang memiliki peran penting untuk menciptakan asimilisasi dari budaya turkey di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori bauran pemasaran dan digital marketing sebagai metode deskripsi dari Hepsi.Ind, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah asimilisasi atau bahkan akulturasi antara budaya luar dengan budaya yang ada di Indonesia dengan tujuan fashionable terkini. Penelitian ini juga berfungsi untuk meningkatkan stigma masyarakat bahwa produk luar negeri tidak lain sama dengan produk dalam negeri.Kata kunci: Hepsi.Ind, Bauran Pemasaran, Digital MarketingIn this discussion, researchers discuss the use of digital marketing as a means of optimizing Hepsi.Ind product marketing, which has an important role in creating the assimilation of Turkish culture in Indonesia. This study uses marketing mix theory and digital marketing as a description method from Hepsi.Ind, using a descriptive qualitative method. The conclusion of this research is to build an assimilation or even acculturation between foreign culture and culture in Indonesia with the aim of being fashionable. This research also serves to increase the public stigma that foreign products are not the same as domestic products. Keywords: Hepsi.Ind, Marketing Mix, Digital Marketin

Capacity of Solid Waste Management of the Municipalities in North-West Region of Bangladesh: A Far Cry with Sustainable Development

The study addresses the overall waste management and drainage system of the Municipalities of Bangladesh. It also endeavors to compare the existing system with the requirements of making a sustainable city following the targets of SDG. It tries to highlight the shortcomings of the existing system of waste management and argues that this is never able to confine sustainability in the environment and the habitats of the Municipalities. The study is empirical in nature mainly based on primary data. Data have been collected from the officials and stakeholders of the three selected Municipalities of a North-west district of Bangladesh- Rajshahi through face to face interview and Focus Group Discussion. This paper identifies the fragile solid waste management capacity of the Municipalities of Bangladesh and argues that current practice is nothing but an inevitable setback for the country to achieve sustainable development

Development of a New Type of Air-Barrier Slabs to Mitigate the Thermal Bridging Activity

Flat concrete roofs, a common global roofing system, are particularly susceptible to high temperatures during summer due to extended sun exposure. This often results in increased indoor temperatures on top floors, leading to a significant rise in cooling costs - a concern with both individual and national economic implications. Despite available solutions, like insulation, the cost of implementation postconstruction can be prohibitive. This is especially true in South Asia, where vast urban areas consist predominantly of concrete structures and comprehensive heat control measures are seldom in place. Heat absorption by a top floor is influenced by factors such as seasonal changes, sun exposure, and the physical and thermal properties of construction materials. This study introduces a cost-effective strategy: the application of an additional layer of Surkhi. Surkhi, a fine powder made from grinding burnt bricks or clay pots, is a pozzolanic material common in South Asian construction. An air gap is maintained between this layer and the concrete slab. Additionally, asbestos and mud pots are placed between the Surkhi and the slab, creating a mix of nonentrapped and entrapped air spaces. Laboratory models suggest that this method notably enhances heat control on existing roof slabs

Akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. tentang Wali ‘Adal

Skripsi ini adalah basil penelitian kepust akaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana penerapan kaidah fikih "Pemerintah mengurusi rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/201 O/PA.Lmg. tentang wali 'adal dan bagaimana analisis akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan tersebut? Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan interview dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan penerapan kaidah fikih yang diterapkan dalam kasus permohonan wali 'adal di Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg kemudian menganalisis akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kejanggalan pada penerapan kaidah fikih dalam penetapan tersebut. Pertama, kaidah tersebut terlalu umum. Kedua, cabang penerapan kaidah tersebut bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar hakim memut uskan perkara. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, penerapan kaidah tersebut adalah untuk melengkapi dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg., namun uraian kaidah tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) dan (5) Perat uran Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007, Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 1, Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Kedua, penerapan kaidah tersebut tidak akurat karena perbedaan konsep maslahat dan kata'ah, dan pergeseran kekuatan hukum wali nasab (wali khusus) yang menjadi begiu lemah dibandingkan hakim (wali umum) dalam ranah hukum di Indonesia. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: Pertama, majelis hakim harus lebih teliti dalam mencant umkan dasar hukum dan mengambil alih pendapat pakar hukum dalam setiap put usan dan penetapan; Kedua, Badab Peradilan Agama perlu merumuskan kaidah-kaidah fikih/kaidah-kaidah hukum baru, unt uk menetapkan/memutuskan perkara yang konsep dasarnya belum dibahas dalam kaidah-kaidah fikih yang telah ada

A Metaphysical Inquiry into Realism, Nominalism, and Conceptualism

This paper presents a more developed account of the metaphysical problem of universals, that is, the problem of the existence of attributes like "redness" and "triangularity" apart from objects that exemplify them. It evaluates and critiques the three main competing theories, realism (universals exist independently of thought and are not made up), nominalism (universals do not exist at all, in anything save in name), and conceptualism (universals exist, but only as an idea in the mind). The study ranges over a broad spectrum of historical views from Plato and Aristotle to contemporary philosophers such as David Armstrong and W.V.O. Quine, examining in fine detail the ontological and epistemological consequences of each position. Moreover, the research combines knowledge available in cognitive science and physics to address the problem of how universals function in perception and scientific law. The position of hybrid theories and metaphysical pragmatism is the defeated position which argues that a absolute solution is unobtainable, an interdisciplinary and integrative approach may reconcile classical and contemporary views on universals

Perkawinan usia dini dalam perspektif fikih: studi empiris terhadap permohonan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 di Pengadilan Agama Lamongan

Tesis ini adalah hasil penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan: Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011? Apa dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan dispensasi kawin tahun 2009-2011? Bagaimana analisa kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih? Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan interview, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini, dasar hukum majelis hakim dalam 23 penetapan tentang dispensasi perkawinan, dan kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011, kemudian menganalisis tingkat maslahat dalam perkawinan yang telah terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pengajuan-pengajuan permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan kesiapan kedua calon mempelai baik dari segi fisik, mental maupun finansial sehingga keluarga menganggap perlu adanya perkawinan usia dini. Selain itu, dasar hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dalam menetapkan dispensasi kawin tidak lain adalah nilai maslahat yang disarikan dari kaidah fikih. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, faktor-faktor terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan adalah: (a) karena adat masyarakat; (b) karena pergaulan bebas. Kedua, Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan adalah: (a) undang-undang; (b) kedewasaan dan hubungan kedua calon mempelai; (c) kaidah fikih. Ketiga, Dalam perspektif fikih, dalam hal ini adalah perspektif maslahat, nilai maslahat perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan lebih besar daripada mafsadatnya