4 research outputs found

    Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Terhadap Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan Pada Transaksi Kredit Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN)

    Get PDF
    Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama jika ada perkara sengketa ekonomi syariah. Setelah adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka ruang lingkup, tugas, dan kewenangan Pengadilan Agama diperluas dalam bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap eksekusi hak tanggungan pada transaksi kredit Bank syariah dalam perkara nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN, dan peran Pengadilan Agama Cirebon dalam eksekusi hak tanggungan serta eksekusi hak tanggungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam eksekusi hak tanggungan pada perkara Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Hasilnya gugatan Penggugat ditolak karena pelaksanaan lelang oleh Bank Victoria Syariah Cirebon dianggap sudah sesuai dengan hukum dan Nasabah terbukti melakukan wanprestasi. Kedua, peran Pengadilan Agama Cirebon dalam eksekusi Hak Tanggungan hanya teknis administrasi dan teknis yudisial kepaniteraan serta penyitaan dan eksekusi. Ketiga, dalam perkara Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN mengenai eksekusi jaminan Hak Tanggungan sejalan dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No.4 Tahun 1996 yang dilihat pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Kata Kunci: Eksekusi, Hak Tanggungan, Pengadilan Agama

    Facial sinus endoscopic evaluation, radiologic assessment, and classification

    Get PDF
    Objectives: To describe facial sinus anatomy from an endoscopic perspective and present a radiologic classification. Methods: Facial sinus was studied by endoscopy and high-resolution computed tomography (HRCT) scan in 39 temporal bones that underwent exclusive transcanal endoscopic approach. A radiomorphologic classification based on the relationship between the facial sinus and the mastoid portion of the facial nerve is created as follows. In type A facial sinus, the pneumatization of the facial sinus did not extend medially or posteriorly to the mastoid portion of the facial nerve. In type B facial sinus, the pneumatization extended posteriorly to the mastoid portion of the facial nerve. In type C facial sinus, the pneumatization extended posteriorly and medially to the mastoid portion of the facial nerve. Results: In all the specimens that underwent HRCT (n = 31), facial sinus could be identified, and its depth classified, in relation to the facial nerve. In this group, 58% type A, 29% type B, and 13% type C facial sinuses were identified. In all the specimens (n = 39), the facial sinus could be assessed by means of an exclusive endoscopic transcanal approach, and anatomical variants of the chordiculus, previously known as chordal ridge, could be described: ridge (39%), bridge (18%), incomplete (15%), and absent (28%). Conclusion: Endoscopic exploration of the retrotympanum guarantees a very good exposure of the facial sinus, allowing detailed anatomic descriptions of its conformation and relationships with other structures. Improvement in our knowledge of its anatomy might decrease the possibility of residual disease during cholesteatoma surgery. Angled endoscopes (e.g. 45 \ub0, 70 \ub0) can guarantee a better view of the facial sinus. Level of Evidence: NA. Laryngoscope, 128:2397\u20132402, 2018
    corecore