Identifikasi Keberbakatan Anak Usia Dini dan Evaluasi dalam Cabang Olahraga Bolavoli

Sport cultivator to achieve the maximum peak achievement needs science and technology. Science and technology are always developing and will give many innovations in systemic and methodic sport cultivator process.The first stage in doing sport cultivator to achieve the maximum peak achievement is should be started in talent scouting process. Talent scouting is really needed in the effort of looking for best talent in a sport branch. The need of biomotor component, body adapting somatotype is differ from one sport branch to another. The quality body program will influence the maximum exercise result. The success of an exercise can be seen by doing an evaluation. Evaluation is done by doing some tests and measurements. In this article, it will be showed a test and measurement form which can done for volleyball athlete

Sumbangan Ilmu Penunjang Olahraga Terhadap Pembinaan Olahraga Prestasi

Performance in sports is something that is coveted by an athlete and coach. Sporting achievements obtained with a business is not easy. Science support is widely used in the implementation practice training process, in order to achieve performance in sports. Disciplines that support the achievement as sports medicine, sports biomechanics, sport psychology, sport pedagogy, sport sociology, sport history, sport philosophy. Seventh supporting science will provide support for the achievement of the sport through the process of training practice

Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia

Post-enactment of Act Nr. 12 of 2011, MPR Decree was put again the hierarchy of legislation, which cause problems in the context of the state of law of Indonesia. This was normative legal research. Now, the number of MPR Decree is only 6 decrees remaining, so re-existence and placement of MPR Decree is not relevant. Hierarchy should be made by simplification approach by reducing the nomenclature of law in the hierarchy of legislation. MPR Decree should have not been included in the hierarchy, especially under the Constitution. If the MPR Decree still be placed under the Constitution, we need to hold the mechanism to review MPR Decree, if there is a contradiction with the Constitution or the restriction of human rights, which actually should not be limited by the MPR

Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia,

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. Pemilihan tema tersebut tersebut dilatar belakangi oleh karena pembangunan hukum yang merupakan salah satu cara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya harus dilakukan terhadap hukum materiil saja tetapi juga hukum formal dalam hal ini hukum acara pidana. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan semakin berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik, belum diikuti oleh perkembangan hukum terutama hukum formal yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi tersebut. Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sisitem nilai yang baru. Alat bukti yang di akui oleh KUHAP tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Dokumen elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia? (2) Bagaiaman peran dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia?Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca, diberi arti atau di interpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan yang diuraikan baik secara deduktif maupun induktif. Setelah penarikan kesimpulan maka selanjutnya bahan hukum dapat digambarkan dengan jelas dalam bentuk deskriptif mengenai, Peran dokumen elektronik sebagai alat bukti pada sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan dan penyelesaian dari penelitian ini.Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu deengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cybercrime saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara cybercrime. Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.Kata Kunci : Dokumen elektronik, Alat bukti, Sistem pembuktian, Tindak pidana

Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Karyawan Public Departement Biro Perjalanan An Tour & Travel

Companies engaged in the field of services is the company that every operational activities within the company depends on the human resources of the company. The management of human resources service companies are vital by reason of it can affect the performance of the company as a whole. AN Tour & Travel is one of the service company in the field of tour operator. However, due to a less good leadership and compensation that can not meet the needs of employees, employees motivation level of AN Tour & Travel are decline. The purpose of this research is to determine the influence of leadership and compensation towards employee motivation of Public Department travel agencies AN Tour & Travel employees. This research type is explanatory research. The population in this study i.e., all employees of the Public Department of 44 employees. Sampling using the saturated samples which means the number of samples are every members of the population. The measurement scale using the scale Likert. Methods of analysis used is correlation test, determination of linear regression, simple, multiple linear regression, t-test and F-test with SPSS program version 23. Based on the results of the research it is known that partially, leadership and compensation has positive effect towards the employees motivation which is indicated with the value t calculate more than t table. Significantly, variable leadership and compensation has positive effect towards employee motivation indicated by the value of F test greater than F table. Advice that can be given, namely an increase in the ability of the leadership in providing instruction and leadership capabilities in providing the working motivation for employees. In addition the diversity of types of compensation and the amount of the compensation provided to employees needs to be supplemented in order to meet all the needs of the employees