Women’s preferences and mode of delivery in public and private hospitals: a prospective cohort study

Background Rates of caesarean section have steadily increased in most middle- and high-income countries over the last few decades without medical justification. Maternal request is one of the frequently cited non-medical factors contributing to this trend. The objectives of this study were to assess pregnant women’s preferences regarding mode of delivery and to compare actual caesarean section rates in the public and private sectors. Methods A prospective cohort study was conducted in two public and three private hospitals in Buenos Aires, Argentina. 382 nulliparous pregnant women (183 from the private sector and 199 from the public sector) aged 18 to 35 years, with single pregnancies over 32 weeks of gestational age were enrolled during antenatal care visits between October 2010 and September 2011. We excluded women with pregnancies resulting from assisted fertility, women with known pre-existing major diseases or, with pregnancy complications, or with a medical indication of elective cesarean section. We used two different approaches to assess women’s preferences: a survey using a tailored questionnaire, and a discrete choice experiment. Results Only 8 and 6 % of the healthy nulliparous women in the public and private sectors, respectively, expressed a preference for caesarean section. Fear of pain and safety were the most frequently expressed reasons for preferring caesarean section. When reasons for delivery mode were assessed by a discrete choice experiment, women placed the most emphasis on sex after childbirth. Of women who expressed their preference for vaginal delivery, 34 and 40 % ended their pregnancies by caesarean section in public and private hospitals, respectively. Conclusions The preference for caesarean section is low among healthy nulliparous women in Buenos Aires. The reasons why these women had a rate of more than 35 % caesarean sections are unlikely related to their preferences for mode of delivery.Fil: Mazzoni, Agustina. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; ArgentinaFil: Althabe, Fernando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; ArgentinaFil: Gutierrez, Laura. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; ArgentinaFil: Gibbons, Luz. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; ArgentinaFil: Liu, Nancy H.. UCSF General Internal Medicine; Estados UnidosFil: Bonotti, Ana María. Ministerio de Salud de la Nación; ArgentinaFil: Izbizky, Gustavo H.. Hospital Italiano; ArgentinaFil: Ferrary, Marta. Hospital Magdalena; ArgentinaFil: Viergue, Nora. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”; ArgentinaFil: Vigil, Silvia I.. Hospital Británico de Buenos Aires; ArgentinaFil: Zalazar Denett, Gabriela. Hospital Materno Infantil Dr. Carlos Gianantonio; ArgentinaFil: Belizan, Jose. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria; Argentin

Apuesta al potencial de las herramientas diagnósticas modernas

Fil: Ferrary, Teresita. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología; ArgentinaFil: Nicolosi, Liliana Noemí. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología; ArgentinaFil: Biscoglio, Mirtha. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica; ArgentinaLa importancia de las posibilidades diagnósticas de la saliva han sido reconocidas desde largo tiempo atrás. Existen evidencias que ya la señalan como la herramienta diagnóstica con ventajas sobre el suero y la orina en algunas enfermedades como el SIDA, varios tipos de cáncer, diabetes, artritis del adulto y patologías cardíacas. Herramientas analíticas modernas que utilizan una escasa cantidad de muestra permiten analizar elementos que se encuentran en la saliva en muy baja concentración con respecto al suero

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS MADRASAH DALAM KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN CIANJUR

Pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan dalam implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI)  pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah  Solusi yang dilakukan dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI. Pada Sekolah dalam kinerja Pengawas PAI MA di Kabupaten Cianjur adalah memaksimalkan kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah, melaksanakan pengawasan menggunakan skala prioritas, serta pengusulan pengangkatan pengawas baru.  Implikasi Implikasi dari implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah adalah bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas PAI MA akan berjalan optimal, pengawasan yang meliputi pembinaan, pembimbingan, penelitian, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjut dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN OLEH KEPOLISIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia, berbagai macam peristiwa pidananya, bahwa adanya korban pembunuhan, maka ada peristiwa pidananya sudah barang tentu ada korban, pelaku, barang bukti dan saksi koraban dan saKsi melihat dan mengetahuinya peristiwa tindak pidana terjadi. Dengan tindaK pidana tersebut, jika korban pembunuhan patut diduga oleh pelaku Irjen Pol Ferdy Sambo, dilakukan di rumah dinas di Duren III Jakarta. Bahwa korban Brigadir J tewas akibat tembakan pelaku. Sehingga yang melaporkan perbuatan tersebut adalah orang tuanyan sebagai wali dari korban kepada Kepolisian yang didampingi kuasanya. Setelah dilakukan pelaporan menurut Pasal 102 KUHAP. Kewajiban Kepolisian untuk melakukan Tindakan, bukannya Irjen Pol Ferdy Sambo memberikan keterangan yang tidak benar atau bohon. Maka dari peristiwa ini, baik ahli waris dan kuasa hukum bertanya-tanya. Sehingga ada rekasyasa Tindakan, dan akhirnya masyarakat Indonesia juga ikut mempermasalahkan sampai Kapolri di panggil oleh DPR RI. Sebagaimana tujuan hukum acara pidana adalah mencari keberanan yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Adapun metode penelitian yuridis normatif, sebagaimana masalah yang diangkat adalah ahli waris korban pembunuhan Brigadir J apakah dapat mengajukan laporan, dan pihak kepolisian melakukan proses pidana terhadap pelaku pembunuhan atas laporan dari alhi wari korban Brigadi j sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana.Kata kunci, pembunuhan, korban, pelaku,  laporan, tindakan penyidik