Evaluasi Legalitas Dan Kelengkapan Administratif Resep Pada Rumah Sakit di Kabupaten Brebes

Penelaahan legalitas dan kelengkapan administratif dalam resep dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau medication errors, yaitu kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pasien akibat dari pemakaian obat yang kurang tepat selama dalam penanganan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan administratif resep yang merupakan aspek legal dari suatu resep, dengan mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dari dokter penulis resep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deskriptif, pengambilan sampel dilakukan secara snowball method. Terdapat 267 lembar resep yang diteliti selama periode dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 14 dan 15 Agustus 2017 kemudian dievaluasi kelengkapan administratifnya. Kelengkapan administratif resep yang dituliskan oleh dokter pada resep, yakni nama pasien (100%), jenis kelamin (100%), umur pasien (0%), alamat pasien (98.8%), nama dokter (97.1%), nomor Surat Ijin Praktek dokter (42.3%), alamat dokter (0%), paraf dokter (0%), tanggal peresepan (95.8%), berat badan pasien (0%). Dari data yang diperoleh, sebagian besar resep telah memenuhi kriteria legalitas dan kelengkapan administratif resep sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Saki

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MACROMEDIA FLASH MENGASAH END MILL DI SMK N 2 YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan  untuk  menjabarkan  prosedur pengembangan  media pembelajaran  macromedia flash  mengasah  end  mill,  mengetahui kelayakan  media pembelajaran , dan  mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode research and development. Penelitian dilakukan pada 30 siswa di Jurusan Teknik Pemesinan SMK N 2 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian  ini adalah  prosedur pengembangan  media pembelajaran  terdiri dari 8 langkah yaitu potensi dan  masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, produk siap digunakan, media pembelajaran  layak digunakan dalam kegiatan  pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari penilaian pada kualitas isi dengan rerata skor 4,44 (sangat baik), penilaian kualitas teknis dengan  rerata skor 4,19 (baik), dan  penilaian kualitas instruksional dengan  rerata skor 4,15 (baik). Tanggapan siswa terhadap media pembelajaran sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian kualitas instruksional oleh siswa, di dapatkan skor 4,46 (sangat baik).The research was aimed to explain the procedure of development Macromedia Flash instructional media for sharpening end mill, Knowing proper of instructional media, and knowing student’s responses for instructional media. This research method used was research and devolepment. The research was conducted on 30 students in Mechanical Engineering Department SMK N 2 Yogyakarta. Data collecting used questionnaire and the analysis used describtive quantitative. Results of this research are the procedure of development instructional media consist of 8 steps that is Potency and problem, collecting data, product design, validation design, revision design, trial product, revision product, product release. Instructional media is proper for learning. Based on value on quality content with average score 4,44 (very good). The valuation of technical quality with average score 4,19 (good), and the valuation of instructional quality with  average  score 4,15 (good). Student’s response for instructional media is very good. Based on the value of instructional quality by students, the value is 4.46 (very good)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.73 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK

Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi aktivitas yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali pada ranah interaksi sosial pelaku-pelaku bidang kesehatan. Tak terkecuali Apoteker dibebani dengan kewajiban keberhasilan pengobatan yang meliputi program pengobatan yang harus dijalani pasien, memonitor hasil pengobatan serta mampu bekerja sama dengan profesi lainnya agar tujuan pengobatan bagi pasien dapat berhasil dengan baik. Pembebanan hukum tersebut tertuang dalam tatanan normatif  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, penelitian berkenaan dengan norma dimaksud melalui penelitian socio-legal. Tujuan eksistensi kaidah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016  memberikan perlindungan keselamatan terhadap pasien. Dalam tataran keberlakuannya kaidah normatif tersebut mengalami hambatan, diakibatkan oleh kultur hukum yang apatis dari apoteker sehingga pemahaman kesadaran dan kepatuhan hukum yang dikehendaki dari tujuan norma dibuat tidak mencapai hasil maksimal. Tujuan hukum untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pelaku yaitu  apoteker, pasien serta  Pemilik Sarana Apotek tidak sepenuhnya mampu menterjemahkan teks-teks dari substansi muatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016

End-of-life care preferences of the general public and recommendations of healthcare providers: a nationwide survey in Japan

journal articl

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MACROMEDIA FLASH PADA MATA PELAJARAN TEKNIK PEMESINAN GERINDA KOMPETENSI MENGASAH END MILL DI SMK N 2 YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjabarkan prosedur pengembangan media pembelajaran macromedia flash Teknik Pemesinan Gerinda kompetensi mengasah end mill; (2) mengetahui kelayakan media pembelajaran macromedia flash pada mata pelajaran teknik pemesinan gerinda kompetensi mengasah end mill; dan (3) mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran macromedia flash pada mata pelajaran teknik pemesinan gerinda kompetensi mengasah end mill. Penelitian ini menggunakan metode research and development. Penelitian dilakukan di Jurusan Teknik Pemesinan SMKN 2 Yogyakarta. Media pembelajaran macromedia flash yang dikembangkan divalidasi oleh ahli materi teknik pemesinan gerinda dan ahli media pembelajaran. Uji coba media pembelajaran dilakukan pada 30 siswa. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan, digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian: (1) prosedur pengembangan media pembelajaran macromedia flash pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Gerinda kompetensi mengasah end mill memodifikasi langkah menurut Sugiyono sehingga terdiri dari 8 langkah, meliputi: potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, produk siap digunakan; (2) media pembelajaran macromedia flash teknik pemesinan gerinda kompetensi mengasah end mill yang dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari penilaian media pembelajaran pada kualitas isi dengan rerata skor 4,44 (sangat baik), penilaian kualitas teknis dengan rerata skor 4,19 (baik), dan penilaian kualitas instruksional dengan rerata skor 4,15 (baik); (3) tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran macromedia flash teknik pemesinan gerinda kompetensi mengasah end mill yang dikembangkan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian kualitas instruksional oleh siswa yang berdasarkan indikator peran dalam membantu peserta didik dalam memahami materi serta menumbuhkan motivasi belajar siswa di dapatkan skor 4,46 masuk dalam klasifikasi kelayakan sangat baik

Preferred Place of End-of-Life Care Based on Clinical Scenario: A Cross-Sectional Study of a General Japanese Population

journal articl

KARAKTERISTIK ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI DETERMINAN KINERJA MANAJERIAL DENGAN MODERASI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pati)

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menguji pengaruh desentralisasi, partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial dengan sistem pengawasan internal sebagai variabel moderasi ( studi pada pemerintah di kabupaten Pati ). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dengan tempat penelitian di 19 dinas dan 4 badan di kabupaten Pati. Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling diperoleh sampel sebanyak 85 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi ( MRA ) dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, akuntabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja manajerial dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan hasil analisis dengan menggunakan variabel sistem pengawasan internal sebagai variabel moderasi. Hasilnya menunjukan bahwa sistem pengawasan internal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap hubungan antara desentralisasi dengan kinerja manajerial, sistem pengawasan internal berpengaruh positif tidak signifkan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, sistem pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara akuntabilitas dengan kinerja manajerial, dan sistem pengawasan berpengaruh negative dan signifikan terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Kata-kata kunci: Kinerja Manajerial, Desentralisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengawasan Interna

Association between physicians’ characteristics and their knowledge, attitudes, and practices regarding advance care planning: a cross-sectional study

journal articl

LEGAL CULTURE OF PHARMACIST IN THE PERSPECTIVE OF PHARMACEUTICAL SERVICES STANDARD IN PHARMACIES

Pharmacists are burdened with obligations as cited in Regulation of the Minister of Health, No. 35 of 2014 on the Standards of Pharmaceutical Services in Pharmacy. This paper uses socio-legal approach aiming at examining the norms associated with the protection of the patient’s safety. The applicability of the rules faces some obstacles since the legal culture of apathy still exist, so that the understanding and awareness of legal compliance is not achieved. Legal culture of apathy regarding ideas, concepts, perceptions, views, values and behaviors that are not constructive, affect the workings of law towards the observance and compliance to the law, as a result, the purpose of the law to provide justice and legal certainty to the practicians suchas pharmacists, patients and owner of the pharmacy services, are not fully able to interpret the substance of the regulation of the Minister of Health, Number 35 of 2014. As a result of this legal culture, the implementation of the Regulation of the Minister of Health No. 35 of 2014 is directed more on aspects of benefactive purpose than on the aspect of legal certainty. Keywords: pharmacists; apathy legal culture; the purpose of la