Model Sistem Informasi Pariwisata Multiuser Menggunakan Konsep E-mall

Dinas Pariwisata di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan potensi wisata di daerahnya. Tolak ukur keberhasilan dinas pariwisata adalah banyaknya wisatawan yang datang berkunjung di lokasi wisata di Kabupaten/Kota tersebut. Promosi yang dilakukan dinas pariwisata dilakukan secara maksimal, seperti pembuatan website pariwisata, iklan melalui radio, televisi, pembuatan brosur, banner, hingga kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan budaya pada wisatawan. Dinas pariwisata bekerjasama dengan berbagai kalangan seperti Perusahaan penerbangan, Perusahaan kereta api, biro perjalanan, hotel dan penginapan, resoran dan rumah makan, pusat kerajinan, pusat jajanan khas daerah dan masih banyak lagi. Website Dinas Pariwisata menjadi andalan dalam mengirimkan informasi, namun demikian Dinas cukup kesulitan dalam mengupdate informasi terkait dengan informasi rekan kerjasamanya, hal ini dikarenakan banyaknya rekan kerjasamanya, masing-masing rekan kerjasama mempunyai web yang harus dikelola. Kondisi ini mengaibatkan website Dinas Pariwisata kurang dinamis. Untuk mengatasi masalah ini akan dibuat sebuah model sistem informasi pariwisata berbasis web dengan konsep e-mall. Metode penelitian yang dilakukan dimulai dengan pengambilan data menggunakan metode pustaka dan observasi website dinas dan rekan kerjasamanya dan proses bisnis dinas pariwisata. Hasil dari pengumpulan data kemudian dianalisis untuk menghasilkan arahan pembuatan model sistem informasi berdasarkan konsep emall. Tahapan terakhir adalah pembuatan model SI pariwisata yang direkomendasikan ke seluruh Dinas Pariwisata di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah model yang menggambarkan konsep e-mall pada website dinas pariwisata, sebagai upaya dalam memaksimalkan informasi pada satu website

Pembuatan Model Pengembangan Teknologi Informasi (Ti) Government Berdasarkan Budaya Organisasi Studi Kasus : Pemerintahan Kabupaten Sleman

Pengembangan teknologi informasi (TI) pada sebuah pemerintahan sudah menjadi kebutuhan. Penyebab terhambatnya pengembangan TI di pemerintahan antara lain belum matangnya analisis kebutuhan secara keseluruhan seperti ; visi dan misi, kebutuhan TI, SDM, budaya organisasi yang berjalan saat ini dan Perubahan budaya yang diinginkan , keuangan dan lain sebagainya. Budaya organisasi merupakan faktor utama dalam melaksanakan kegiatan dalam organisasi, sehingga dalam pengembangan TI sangat perlu melihat dari faktor budaya organisasi yang sedang berjalan, yang berguna untuk menentukan TI yang akan dibangun dan digunakan sudah sejalan atau belum. Sedangkan budaya organisasi yang diinginkan pada saat mendatang akan berguna untuk melakukan kelanjutan pengembangan TI yang disesuaikan dengan pengembangan e-government. Model Pengembangan TI dibuat dalam rangka untuk memudahkan pemerintah dalam menentukan dan mengembangan TI sesuai dengan tahapan e-government. Model pengembangan TI berdasarkan budaya yang berjalan saat ini dan bentuk rekomendasi berupa model pengembangan TI berdasarkan Perubahan budaya organisasi yang diinginkan

Pembuatan Enterprise Architecture Planning Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dengan Menggunakan Kerangka Zachman

Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Sistem informasi yang dipergunakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena sulitnya integrasi sistem dan kurangnya SDM untuk membangun sebuah sistem tersebut sehingga berdampak terhadap penerapan strategi menuju e-government akibat tidak tersedianya dokumen perencanaan sistem informasi sebagai acuan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untukmenghasilkan sebuah arsitektur enterprise bagi Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dengan menggunakan kerangka Zachman yang teruji dan nantinya dijadikan rekomendasi untuk penerapan model sistem informasi tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Enterprise Architecture Planning dengan kerangka kerja Zachman. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka. Proses analisis dimulai dengan tahapan perencanaan, pemahaman kondisi saat ini, analisis SWOT yang kemudian melakukan pembuatan model arsitektur enterprise menggunakan kerangka kerja Zahcman, tahapan selanjutnya adalah pembuatan rencana implementasi dan portofolio aplikasi dan proses pengujian model arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur data, arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan beberapa rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Dari penelitian ini dihasilkan blueprint (cetak biru) perancangan Enterprise Architecture Planning (EAP). Dari hasil uji kelayakan bahwa pemodelan arsitektur enterprise yang dibuat layak diterapkan di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY serta valid dengan dua kali pengujian pada tahap pertama diperoleh 86.67% dan pada pengujian kedua diperoleh 100%

E-readiness Pembuatan Model Sistem M-government (Studi Kasus Pemerintah Kota YOGYAKARTA)

Pada penelitian ini akan membahas tentang kesiapan masyarakat sebagai pengguna utama layanan publik sesuai model sistem M-Government sebelumnya. Karena masih banyak sistem di pemerintahan yang belum di gunakan dengan baik disebabkan oleh salah satunya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang. Belum adanya pengecekan kesiapan masyarakat dalam menerima sistem baru yang dibangun dan dilaksanakan oleh pemerintah.Pengecekan kesiapan dilakukan dengan menyebar kueisioner pada masyarakat sampel yaitu masyarakat Warungboto. Serta kepada ketua RW, petugas kelurahan Warungboto dan petugas kecamatan Umbulharjo. Pengecekan ini meliputi pengetahuan layanan, penerimaan TIK, kesediaan alat dan pengaruh budaya terhadap TIK. Kuesioner kemudian di uji dengan uji validitas, uji reabiliitas. Kemudian di ukur prosentase dari masing-masing pertanyaan dan pernyataan. Setelah itu dibuat model pengukuran untuk masyarakat Warungboto dengan menguji regresi berganda, untuk mengetahui nilai dari masing-masing kesiapan.Dari hasil penyebaran kueisioner dan wawancara di peroleh hasil yang baik. Yaitu, masyarakat memiliki kesiapan sebanyak 32,4 % pada pengetahuan layanan pada pemerintahan, 75,9 % pada penerimaan TIK, 9,7 % pada kesediaan alat dan 11,2 % pada pengaruh budaya. Kesimpulannya adalah masyarakat sudah siap untuk ikut serta dalam implementasi dan Perubahan sistem menuju M-Government. Tetapi kesediaan alat belum siapa, karena masyarakat belum memiliki smartphone. Perlu adanya alternatif lain untuk mensukseskan implementasi model sistem M-Government yaitu pembuatan aplikasi dalam bentuk dua handphone. yaitu smarthphone dan handphone support java

Pembuatan Model Teknologi Informasi Paket Wisata UKM Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sarana masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, namun demikian masih banyak yang UKM yang belum dapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah pada UKM yaitu pada proses pengembangan UKM, sedangkan kurangnya perhatian masyarakat yaitu pada ketidaktahuan informasi produk yang dihasilkan oleh UKM. Permasalahan ini yang menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan, sehingga diperlukan sebuah sarana yang dapat dijadikan sebagai alat informasi bagi masyarakat tentang produk yang dihasilkan UKM dan informasi bagi UKM terkait kebutuhan masyaraka yang dibutuhkan. Pembuatan model paket wisata ini sebagai sebuah langkah untuk mengenalkan produk UKM pada masyarakat, harapannya akan terjadi komunikasi yang efektif dengan adanya teknologi antara UKM dengan masyrakat

Pembuatan Model Customer Relationship Management (Crm) E-government Di Dinas Kelautan Dan Perikanan D.i.y.

Perkembangan sistem informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada dasarnya sudah dikembangkan namun belum secara optimal. Masih banyak sistem yang belum terintegrasi dengan menyeluruh yang disesuaikan dengan relationship antara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan customer. Masalah sistem informasi berbasis web belum menyediakan informasi dan layanan untuk masyarakat khususnya nelayan, keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan juga membuat interaksi antara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan Customer tidak berjalan dengan baik serta kurangnya waktu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang benar-benar siap dan paham tentang E-government dengan menerapkan model CRM sehingga pengembangan E-government menuju good governance tercapai.Subyek yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Pembuatan Model CRM di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY”. Model ini diharapkan bisa digunakan untuk acuan dalam rangka mengoptimalkan kinerja E-government di Dinas kelautan dan perikanan DIY. Adapun dalam penelitian ini terdapat tahapan-tahapan dalam pembuatan model CRM. Tahapan tersebut antara lain pencarian data dengan metode observasi, wawancara dan studi pustaka, analisis data meliputi operational, analytical dan collaborative, dan pembuatan model CRM mulai dari rencana strategi, strategi pengembangan layanan, pembuatan arsitektur sistem informasi, arsitektur infrastruktur jaringan, dan pengujian perancangan sistem dengan menggunakan uji kelayakan.Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem yaitu : “Kerangka Model CRM di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY” yang dapat memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan customer melalui media layanan yang tersedia. Hasil uji kelayakan sistem menunjukan bahwa sistem yang di usulkan dapat diimplementasikan dan dapat membantu mendukung strategi organisasi dalam meningkatkan pelayanan E-Goverment di Provinsi DIY khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, sehingga terjalin sebuah hubungan yang kondusif dengan customer terkait

Implementasi Back Office Aplikasi M-goverment

Semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi di berbagai bidang kehidupan menyebabkan instansi pemerintah maupun instansi swasta memanfaatkan komputer untuk mempermudah segala aktivitasnya. Sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas bidang telematika. Pemerintah DIY menetapkan kebijakan pengembangan jogja cyber province. Dalam perancangan model sistem m-Government harus ada pengimplementasian aplikasi untuk mewujudkan sistem informasi pelayanan rutin pada masyarakatnya. Dapat dilihat dari masih adanya masalah yang timbul dalam merealisasikan model sistem m-Government, masalah tersebut antara lain rumitnya proses yang diperlukan dalam pelayanan publik. Untuk itu dibutuhkan media penghubung untuk melakukan proses yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Tujuan penerapaan tersebut adalah mempermudah masyarakat berhubungan dengan pemerintah serta menciptakan data-data yang terintegrasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pre-condition tersebut disebut E-Readiness yaitu kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memberikan respon pada pembuatan sistem M-Government tersebut.Subyek penelitian yang akan dibahas pada proposal tugas akhir ini adalah “Implementasi Back Office Aplikasi M-Government”. Model yang dibuat diharapkan bisa menghasilkan sebuah sistem informasi yang bersifat pelayanan rutin kepada masyarakat yang berada pada sektor kecamatan yang bisa digunakan untuk acuan dalam penerapan m-Government untuk pelayanan public yang bersifat rutin, contohnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian..Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi aplikasi m-Government di Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kemudahan kepada masyarakat karena tampilan sistem m-Government mudah dimengerti dan menghasilkan model prosedur yang dapat di terapkan dimasa yang akan datan