Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

: Design of Institutional Election. In order to improve the quality of election institute required professional election institute bodies. But, it is difficult to realize if different opinion among election institute body between KPU, Bawaslu and DKPP always happen. It is happen because regulary about dispute resolution mechanism to determination of the political parties participating in the election not certain. So, necesary legal certainty especially the regulation about the election law dispute resolution and must be clearly divided authority and responsibilities of each election institute bodies

Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Desa Tandengan, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa

Desa Tandengan, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa belum memiliki sistem penyediaan air bersih dari PDAM yang saat ini masih kekurangan air bersih untuk keperluan sehari-hari karena air sumur berwarna kuning dan bau sehingga tidak digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Desa Tandengan memiliki empat sumber mata air dan memiliki potensi dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Sistem penyediaan air bersih direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Tandengan sampai tahun 2035. Berdasarkan hasil proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan metode aritmatik di dapat jumlah penduduk pada tahun 2035 adalah 3808 jiwa dan untuk kebutuhan air bersih mencapai 1,597 liter/detik. Kebutuhan air bersih ini tidak cukup jika hanya memanfaatkan sumber mata air, maka perencanaannya memanfaatkan satu sumber mata air dengan debit 0,16 liter/detik dan 1,437 liter/detik menggunakan air danau Tondano. Perencanaan sistem penyediaan air bersih menggunakan sistem gravitasi dan juga menggunakan pompa air yang akan dialirkan ke reservoir distribusi. Selanjutnya dari reservoir akan didistribusikan ke penduduk melalui 39 hidran umum dengan sistem gravitasi. Jenis pipa yang digunakan adalah pipa HDPE. Untuk mendesain sistem penyediaan air bersih perpipaan menggunakan software Epanet 2.0

La víctima en el proceso penal colombiano

El ordenamiento procesal colombiano en menos de 20 años ha tenido tres códigos de procedimiento penal, cambios que parecían tener una tendencia común, mayor protección a los derechos de las víctimas, como se podía ver tanto en las normas como las sentencias de las altas Cortes, sin embargo en el año 2004 al interior de la Corte Constitucional se dio un giro en las consideraciones de sus fallos que se consolidó en el 2007

Pengaruh Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud

Introduction One of the purposes of the implementation of mutations policy is to seek the rightperson in the right place "the right man on the right place". Will thus be able to improve employeeperformance. Although we have already arranged for the purpose of putting the right people in the rightplace, but it does not mean the problem has been completed. A work that is routine may lead to boredom,so that in these circumstances the possibility of his enthusiasm and excitement down. This can happendespite the fact that the placement in place the right people have been executed. For that reason inmutates we must see to it that a new task is still in line with the duties and previous work. Therefore, thisstudy aimed to determine the effect of policy transfer of civil servants to the improvement of theenvironmental performance of employees in the education department of youth and sports district Talaudislands. Methods The method used is quantitatively using simple linear regesi analysis, and correlationanalysis is simple. And the sample studied were 30 people, in the data collection techniques using SampleRandom Sampling technique, a questionnaire (questionnaire) or a list of questions, and observations.Results The results of the overall analysis shows that the policy of transfer of civil servants have a positiveinfluence on the improvement of the performance of employees in the Ministry of Youth and SportsTalaud Islands. Conclusion As the results of this research as well as theoretical idea then it can be statedthat the policy of transfer of civil servants have a positive influence on employee performanceimprovement

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS PERDA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, untuk membangun hukum nasional yang berintegritas dan bersinergi diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila disetiap sendi-sendi setiap peraturan perundang-undangan dan harmonisasi hukum antara hukum yang berasal dari niliai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dengan hukum modern yang positivis. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai etika dan moral dari Pancasila disetiap sendi-sendi setiap peraturan perundang-undangan diharapakan terciptanya pembangungan hukum nasional yang berintegritas dan bermoralitas sesuai dengan nilai jati luhur bangsa

PROBLEMATIKA EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Pada Tahun 2016 setidaknya terdapat 3.041 peraturan daerah yang  dibatalkan oleh presiden melalui Kemendagri. Rinciannya sebanyak 1.765 Perda/Perkada kabupaten/kota dicabut atau direvisi oleh Kemendagri. Kemudian, sebanyak 1.267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang direvisi oleh Gubernur. Fenomena “Perda bermasalah” ini patut mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah. Kualitas Perda yang buruk tentunya menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan mengkaji  bagaimana pelaksanaan dan problematika Executive Preview pada proses pembentukan Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris dengan mengumpulkan data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai macam hasil dari proses Executive Preview Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera Barat terdiri dari: disempurnakan/direvisi, ditolak, ditunda, belum dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut, sudah dapat ditetapkan/disahkan. Adapun kendala tahapan fasilitasi dan evaluasi perda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat: keterbatasan waktu 15 (lima belas), keterbatasan dan kurangnya kemampuan tenaga ahli perancang undang-undang, ketidakpahaman proses tahapan fasilitasi dan evaluasi, koordinasi yang kurang efektif antara kabupaten/kota dengan provinsi. Kedepan executive preview yang diakukan pemerintah perlu lebih memperhatikan aspek materil (substansi) dari peraturan daerah dengan tidak mengenyampingkan aspek formil. Terkait pengaturan Executive Preview yang ideal pada masa yang akan datang disarankan DPR bersama Pemerintah, merevisi Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/2016

The Constitutional Court, on April 4, 2017, through the Decision No.137/PUU-XIII/2015 has invalidated the enactment of the rules that enabled a Governor to annul Regency/City Laws. On June 14, 2017, with the Decision No.56/PUU-XIV/2016, the Court also invalidated the authority of Ministry of Internal Affair to void Provincial Laws. These decisions brought about a question on whether the government still has the authority to revise those regional laws or it can only be taken through the material review to the judiciary. Based on the background, the authors formulated two problems. Firstly, what is the mechanism of government control of the Regional Regulation after the Constitutional Court Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015 and the Court's Decision Number 56/PUU-XIV/2016? Secondly, what are the obstacles to judicial review of regional regulations in the Supreme Court? The research method applied in this paper is a normative method in which qualitative data are gathered and the statute and conceptual approaches are employed. First result, the government, both the Minister of Internal Affairs and the Governor, can oversee the regional law-making process through the executive preview mechanism and the annulation of both Province and Regency/City Laws is in the domain of the Supreme Court's authority. Second, the judicial review process in the Supreme Court has not fully met the legal principles of judicial review process, as it is not open to public, there is no deadline to finish the trial, and the Supreme Court’s decision is not supported by sufficient details of judges’ legal opinion