Pertentangan Asas Perundang-undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu

Article 32 paragraph (1) letter k Election Commission Regulation No. 15 Year 2013 describes implementers, participants, and officials are prohibited from mobilizing campaigns Indonesian citizens who do not meet syarats as Voters. However, Law No. 8 of 2012 on General Election of DPR, DPD and DPRD itself, does not expressly prohibit the mobilization of Indonesian citizens who do not yet qualify as a selector or exploitation of children in political activities, including campaign. So that the Commission regulation violates the hierarchy of legislation that is in of commencement shall contrary to the Law on Election of Members of Legislative as higher regulations. Therefore, it is also not in line with Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Mobilization of children in the activities of the election campaign is the deprivation of the rights of the child. Intentionally or unintentionally, the actual implementers, participants, and campaign officers have done wrong treatment (exploitation) by mobilizing children who do not qualify as voters in political activities in the activities of the election campaign for the DPR, DPD and DPRD held at central and regional levels occur in almost all parts of Indonesia

Mahasiswa Sebagai Ko-produser Jasa Pendidikan Tinggi Studi Pada Fmipa Perguruan Tinggi Bhmn Di Jawa Barat (Bagian I)

Kebijakan pemerintah merestrukturisasi sistem pengelolaan Perguruan Tinggi Negeridengan cara memberikan otonomi yang lebih luas melalui status Badan Hukum Milik Negara(BHMN) selain didasari oleh masalah keterbatasan pemerintah mendanai biaya pendidikantinggi secara memadai, juga bertujuan untuk mendorong Perguruan Tinggi Negeri agar dapatlebih leluasa merancang strategi guna pengembangan lembaga dan membangun kemampuanbersaing di era globalisasi.Pengalaman yang panjang dalam mengelola pendidikan, kampus yang luas dengankemegahan bangunan lama maupun barunya yang terletak di lokasi strategis, fasilitas penunjangbelajar yang lengkap, kualifikasi dosen berpendidikan mayoritas S2 dan S3, serta sejumlahprofesor sebagai guru besar membuat sumber daya PTBHMN amat memadai dibandingkanPerguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Indonesia. Kesemuakeunggulan sumber daya PTBHMN tersebut menjadi daya tarik yang teramat besar bagicalon mahasiswa, setelah menjadi mahasiswa, maupun saat menjadi alumni. Oleh karena itupenerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus yang sampai saat ini masih menjadi polemikpun karena mahalnya, peminatnya tidak berkurang

Analisis Yuridis Komparisi Penghadap Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Putusan No.51pk/tun/2013

Personal Appearance comes from the word ‘Comparant” which has broader meaning i.e. it does not only refer to the act of appearing, but also regarding identity of the person appearing. Analyzing personal appearing is important in order that whenever there is any misquote or mistyped in the personal appearing writing, caused by Notary\u27s carelessness or indirectly caused by other people who do not give true statement that influence the deed and all parties as well as the Notary are authorized and going to be responsible civilly and criminally. Therefore, it is interesting to analyze these problems; how to make personal appearance an authentic deed in a notarial deed, how about Notary\u27s liability for personal appearance error in a notarial deed reviewed from the Ruling No.51/PK/TUN/2013, and what efforts should be made by a notary in order to prevent such error in making person appearance in a notarial deed. This was a judicial normative research which applied prescriptive approach. The data collection was obtained from library study. Based on the research done, it was figured that personal appearance of an authentic deed consists of identities. Positions refers to act for one self or as an authority or its holder according to the power of attorney and various representative. Based on the case No. 51PK/TUN/2013, the Notary was administratively sentenced for violating the stipulation in Article 85 of UUJN (Laws on Notary\u27s Position) and a Notary must perform his/her duty in accordance with the principles of Notary\u27s

Pembelajaran Jenis-jenis Bangun Datar Segitiga Menggunakan Metode Two Stay Two Stray

Beberapa kajian menunjukkan kesulitan siswa dalam pembelajaran bangun datar segitiga. Siswa lebih cenderung diperkenalkan rumus secara langsung tanpa dilibatkan dalam proses penemuan konsep. Oleh karena itu didesainlah suatu pembelajaran dengan menggunkaan metode kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) pada materi jenis-jenis bangun datar segitiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hasil belajar siswa setelah dilakukan kegiatan belajar dengan menggunkan metode kooperatif tipe TSTS. Dari tes yang dilakukan setelah diterapkan metode kooperatif tipe TSTS diperoleh rerata nilai tes siswa sebesar 73,96 dengan persentase ketuntasan siswa 78,57%. Hal itu menunjukkan bahwa siswa kelas tersebut telah tuntas dalam materi yang diajarkan

Pengembangan Buku Panduan Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian pengembangan Borg & Gall (1983) atau penelitian pengembangan yang menghasilkan suatu produk.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku panduanpencegahan bahaya narkoba dengan latihan asertif bagi siswa menengah pertama. Produk pengembangan yang dihasilkan terdiri dari baku panduan untuk konselor dalam melakukan layanan informasi dan juga bimbingan kelompok dalam pemberian materi anti narkoba .Pengembangan buku pengembangan panduan pencegahan bahaya narkoba dengan latihan asertif bagi siswa memengah pertama mengadopsi tahapan model pengembangan Borg & Gall yang telah disederhanakan oleh Tim PuslitJaknov. Dalam proses pengembangan awal , pengembangan melakukan konsultasi dengan ahli media untuk mendapatkan panduan dan saran tentang media yang dikembangkan . Untuk memenuhi akseptabilitas produk maka dilakukan uji ahli validasi ahli media, validasi ahli materi dan uji validasi ahli lapangan konselor .Instrumen penelitian ini berupa angket yang digunakan untuk mengetahui akseptabilitas produk.Adapun hasil penilaiannya dianalisis dengan menggunakanteknik analisis diskriptif presentase.Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil validasi uji calon pengguna konselor. menunjukkan bahwa buku pengembangan panduan pencegahan bahaya narkoba dengan latian asertif bagi siswa menengah pertama mmenuhi kriteria akseptabilitas yang sesuai dengan aspek kegunaan , kelayakan, ketepatan dan kepatutan. Skor yang diperoleh dari hasil Validasi uji ahlimateri aspek kegunaan 97,72%, aspek kelayakan 90,62%, aspek kepatutan 93,05%, dan aspek kepatutan 95,45%. Dengan demikian Buku pengembangan panduan pencegahan bahaya narkoba dengan latihan asertif bagi siswa menengah pertama dapat digunakan dapat digunakan sebagai media dalam layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya narkob

Bandar Udara Sukadana

Currently, air transportation become the modes of transport that receive high demand by residents of Indonesia for long distance movement of man and goods. In order to make the air transportation operations run properly, it needs a well designed airport as the air transportation medium. Airports run a very important role as connector between passangers and the air transportation itself. Therefore, new airports in various regions in Indonesia prepared by the government in order to have larger area for the air transport. West Kalimantan Government targets the construction of three new airports to anticipate the growth of goods and services, one of which will be built in Sukadana (North Kayong District). North Kayong as a new autonomous region needs an airport to open up air transportation to reach the areas that are still isolated. Considering the importance of airports as one of the gates of North Kayong District that may affect the progress of the region, the design of the Sukadana Airport should be based on national standards and fulfill the convenience factors for users to achieve the safe, comfortable and efficient air transportation system in the region. The outer space and inner space organisation of Sukadana Airport designed to be simple with circulation layouts which is clear and easy to understand by passengers and other users. Therefore, the activities in the airport will work well because the cross circulation between passengers can be minimized. In addition, as a building that represents the image of the region, Sukadana Airport uses Malay architectural character that applied in the form of the roof, ornamentations, buildings color, etc

Legalitas Kewenangan Notaris/ppat dalam Menahan Sertifikat Hak Milik Karena Adanya Pembatalan Jual Beli

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan Notaris berwenang menyimpan Akta, Namun dalam kasus yang berkembang di masyarakat, Notaris/PPAT telah menyimpan atau menahan SHM di luar dari kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan jabatannya karena adanya pembatalan jual beli. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas kewenangan Notaris/PPAT dalam menahan sertifikat hak milik karena adanya pembatalan jual beli.Untuk mengetahui akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam menahan sertifikat hak milik karena adanya pembatalan jual beli. Tidak ada legalitas kewenangan Notaris/PPAT dalam menyimpan atau menahan sertifikat hak milik karena adanya pembatalan jual beli. Notaris/PPAT hanya berwenang menyimpan suatu akta dalam jabatannya adalah akta yang berasal dari akibat suatu perbuatan hukum artinya telah terjadinya suatu pembuatan akta dalam hal ini adalah akta jual beli (AJB) di hadapan Notaris/PPAT yang menyebabkan akta yang dikeluarkan untuk para pihak dan minuta akta yang disimpan oleh Notaris/PPAT adalah sama bunyinya dan dalam bentuk aslinya sebagai bagian dari protokol Notaris. Akibat hukumnya Notaris/PPAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata dan administrasi

Perikanan Tongkol di Perairan Buyat Pante

Fisheries development in Indonesia, especially in North Sulawesi, is to optimize the utilization of resources through a comprehensively integrated approach and accommodate a variety of interests, such as fishermen, national economy, sustainability of marine resources and fisheries, and environmental balance and sustainability. For fisheries policy preparation, adequate information on fish resources is required. One of the fish resources in Buyat Bay area is little tuna (Auxis thazard). This study aimed to evaluate the little tuna resource and fishing season in the waters of Buyat Bay and surrounding areas. The fishing area in Buyat Bay waters is 4.88 km2. The little tuna biomass of Buyat Bay is 0.486 ton/km2. Monthly average catch was 0.7 tons relative to the maximum sustainable catch of 2.37 ton/month, and then the exploitation rate was 29.59%. This meant that the catch landed in Buyat Pante was lower than the monthly maximum sustainable catch. The catch is allowed at 80% of the maximum sustainable catch, which amounted to 1.89 tons/month. Tuna fishing season in Buyat Bay occurred in March and then from May to September following the pattern of the two-month season of the year for high density