Two- and three-point functions in Landau gauge Yang-Mills-Higgs theory

Yang-Mills-Higgs theory offers a rich set of physics. In particular, in some region of its parameter space it has QCD-like behavior, while in some other range it is Higgs-like. Furthermore, for the choice of the gauge group SU(2) and an SU(2) Higgs flavor symmetry it is the Higgs sector of the standard model. Therefore, it is possible to study a plethora of phenomena within a single theory. Here the standard-model version is studied using lattice gauge theory. Choosing non-aligned minimal Landau gauge, its propagators and three-point vertices will be determined in both the QCD-like and Higgs-like domains. This permits to test various proposals for how confinement works, as well as how confinement and the Higgs effect differ. The correlations functions are found to exhibit a different behavior, depending on whether the lowest mass scalar flavor singlet is lighter than the vector triplet, heavier and stable, or unstable against decay into two vector triplets.Comment: 46 pages, 22 figures, 1 table v2: Some pictures updated with more statistics, minor changes, one paragraph on 4-point functions added, version accepted by JHE

Correlation Functions and Confinement in Scalar QCD

The complete knowledge of a theory is encoded in its correlation functions. Thus non-perturbative effects, like confinement in QCD, is necessarily contained in these correlation functions. As a consequence, a number of confinement scenarios make predictions for the behavior of these correlation functions. Non-perturbative methods, like lattice calculations, permit to calculate the correlation functions and test these predictions. To avoid the entanglement with chiral symmetry breaking and the costs of full fermion simulations, here scalar QCD will be used as a role model, as it is expected that confinement operates in the same way. We present results on both two-point functions and three-point functions for the case of two colors and two flavors of scalars, and compare them to the predictions.Comment: 7 pages, 6 figures, combined proceeding for the conferences EPSHEP 2013 Stockholm, Sweden, July 2013, XXXI International Symposium on Lattice Field Theory", Mainz, July/August 2013, and QCD TNT3, Trento, September 201

Exploring Higgs Sector Spectroscopy

The Higgs sector of the standard model is field-theoretically a very interesting theory. Because strong and weak coupling domains are continuously connected, only quantitative changes distinguish the various regions. Especially, this is true for the asymptotic spectrum, which can only consist out of gauge-invariant composite, i. e. bound, states. Since in some regions of parameter space even Regge trajectories are expected to exist, there is immediately the possibility that resonances may also be present in the parameter region characteristic of the standard model Higgs sector. This possibility is discussed in some detail, starting from the definition of the theory to spectroscopy, including excited state analysis, to some considerations whether this could have experimental consequences. The strongest limitation for this exploration turns out to be that the gauge coupling without fermions runs much faster, and the gauge sector is therefore potentially affected.Comment: 7 pages, 4 figures, talk given at the "XXXI International Symposium on Lattice Field Theory", Mainz, July/August 2013. Submitted to the proceeding

PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

ABSTRAK Muhammad Mufti,2018 Adi Hermansyah, S.H., M.H.Dasar pertimbangan dalam pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan di atur dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pencabutan indungan Anak yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuaman putusan hakim. Dalam tindak pidana pencucian uang para pelaku dikenakan Pasal 10 huruf b KUHP yaitu perampasan barang-barang tertentu dalam Pasal 39 ayat (1) sudah dijelaskan barang-barang kepunyaan dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan di rampas untuk negara. Dalam praktiknya, masih banyak harta-harta yang di rampas tidak seluruhnya bahkan hanya sebagaian harta yang dimilik pelaku dirampas untuk negara.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya penyidik dalam penyelidikan kasus tindak pidana dalam tindak pidana narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhakan tindak pidana tamabahan serta untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kejahatan pencucian uang dalam tindak pidana narkotika.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari serta menelaah teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur hukum serta peraturan perundang-undangan (library research) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (field research) dengan proses mewawancarai secara langsung kepada responden dan infroman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan masih banyak hambatan yang ditemukan dipersidangan dan bukti-bukti yang tidak cukup. Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara masih banyak pertimbangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana hakim tidak terlalu serius dalam memutuskan perkara yang yang besar bahkan ada yang terlalu ringan dalam putusan hakim tersebut. Mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan hakim bisa saja memutuskan perkara dalam satu persidangan sekaligus apabila bukti yang ditemukan cukup di persidangan tetapi dalam perkara ini hakim tidak memutuskan sekaligus padahal bukti yang ditemukan dilapangan sudah cukup kuatDisarankan kepada hakim yang memutuskan suatu perkara agar lebih baik lagi dalam hal memutuskan suatu perkara dan mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat dalam memutuskan perkara, mengapa bagi pelaku kejahatan pencucian uang harus diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat