Fertility and the use of birthspacing methods in Malawi : an exploratory study of Mzimba district

This study was based on data from the 1984 Malawi Family Formation Survey which was a nationwide sample survey conducted by the National Statistical Office and the Ministry of Health. This is an exploratory study on fertility and the use of birthspacing methods in Malawi based on data for the 476 ever-married women in Mzimba District. The major limitation of the data was the small sample size which limited the number of factors to be examined. Furthermore, a detailed classification of the variables have not been analyzed because cell sizes would be too small to be meaningful. Because the sample was designed to obtain estimates of total number of women aged 15-49 and their children at the regional level for rural areas and at the national level for urban areas, this study used unweighted data examining fertility differentials of ever-married women by place of residence, age at marriage, type of marriage, education and husband's occupation as well as family size preferences and knowledge and use of birthspacing methods. The objective of the study was to identify major determinants of fertility in Mzimba. The number of children ever born alive was the measure of fertility. The study showed that fertility differentials existed only by age at first marriage and also between women who were first wives and those who were second or higher order wives in polygamous marriages. Woman's current age appeared to influence family size preference positively. The study revealed low levels of knowledge and use of birthspacing methods among women in Mzimba District

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN VIM ABEPURA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 38/PK/Pdt/2011)

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya menunjukan adanya banyak rintangan dan hambatan sehinga berjalan kurang efektif terhadap kebijakan pemilikan, penguasaan, dan pengarapan tanah. Persoalan yang dibahas dalam skripsi ini menyangkut salah satu aspek (bentuk peralihan hak) saja yaitu jual beli tanah. Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dan kemudian pembeli membayar harga tanah tersebut dengan ciri kontan, terang dan riil/nyata. Kasus jual beli hak atas tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pk/Pdt/2011, Penggugat (Handoyo Tjondro Kusumo) sebagai pihak pemilik hak atas tanah sengketa, yang membeli tanah sengketa dari pihak pemegang hak atas tanah adat (penjual) Louis Meruje/Yuli Ireuw pelepasan hak atas tanah tersebut telah di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 5 Agustus Tahun 1995 dan 31 Juli Tahun 1997. Namun kemudian tanah tersebut di kuasai oleh Marthen Erikch Srem-Srem (Tergugat) yang mengangap tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang dilepaskan oleh orang lain yang bukan haknya. Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi denga judul : “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN VIM ABEPURA ( Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38/PK/Pdt/2011)”. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Handoyo Tjondrokusumo dan Luis Merauje/Yuli Ireuw, Sertifikat Hak Guna Bangunan Sebagai Bukti Kepemilikan atas Tanah, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 38/PK/Pdt/2011. Adapun tujuan penulisan skripsi ini, secara umum yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khusunya ialah Untuk memahami dan mengetahui perjanjian jual beli yang dilakukan Handoyo Tjondrokusumo dan Luis Merauje/Yuli Ireuw, untuk memahami dan mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah, dan untuk memahami dan mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/PK/Pdt/2011 menurut ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang ( Statute Opproach), pendekatan konsep (Conceptual Opproach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber bahan hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi, dan bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, diajukan dengan analisa hukum. Hasil penelitian skripsi ini, jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak Pembeli/Handoyo Tjondro Kusumo dan Penjual/ Louis Merauje dan Yuli Ireuw telah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jual beli hak atas tanah tersebut dibuat dihadapan/dilepaskan atas persetujuan dan sepengetahuan penguasaan lembaga adat lengkap dengan cap/stempel sesuai dengan jabatan mereka masing-masing dalam lembaga adat tersebut dan juga atas sepengetahuan dari Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jayapura dan Kepala Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura. Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang digunakan dalam kasus yang penulis bahas disini, oleh pemegang hak proses penerbitan sertifikat HGB telah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku maka juga berfungsi sebagai suatu alat pembuktian tertulis sebagai bukti autentik yang kuat. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengambil putusan perkara No.38/PK/Pdt/2011, telah sesuai dengan Hukum Adat, dan Hukum Agraria, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.271./Sip/1956, dan No. 840/Sip/1971. Hakim telah menerapkan hukum dengan benar yaitu tidak memutuskan lebih daripada apa yang diminta. Saran penulis dalam skripsi ini, Hendaknya sebelum terjadi pelepasan hak atas tanah, Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat adat pemegang hak atas tanah, untuk mendaftarkan hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat. Dalam menerbitkan sertifikat HGB lebih teliti dan sesuai dengan fakta data fisik dan data yuridis yang diajukan demi kepastian hukum. Hendaknya para hakim dalam mengadili perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi mengadili sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

HOPE, an open platform for medical data management on the grid

International audienc

Konseling Kelompok Pendekatan Behavior Dengan Teknik Reframing Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Peserta Didik

Aggressive behavior is an act of behavior that is carried out physically or verbally which is detrimental and carried out consciously by individuals to harm or injure other individuals. The purpose of this study was to determine the application of group counseling services using a behavioral approach with reframing techniques to reduce aggressive behavior in students. This research is a quantitative study using a pre-experimental design with the One-Group Pretest-Posttest Design type. Based on the results of the pre-test and post-test calculations, it can be seen that there is a significant difference in the experimental group, where the average percentage in the pre-test is 78% including the high category, then after being given group counseling with reframing techniques the post-test results of the five subjects have decreased to 50% in the low category. Based on the results of the Wilcoxon signed ranks test is 0.00 <0.05, then Ha is accepted and Ho is rejected. So it can be concluded that there is an average difference between the pre-test results and the post-test results, which means that there is an effect of using group counseling with reframing techniques to reduce verbal aggressive behavior. With this research, counseling teachers can apply reframing techniques in dealing with students who have problems, especially in the problem of verbal aggressive behavior.Perilaku agresif merupakan tindakan perilaku yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang bersifat merugikan dan dilakukan dengan sadar oleh individu untuk mencelakai ataupun melukai individu lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan layanan konseling kelompok menggunakan pendekatan behavior dengan teknik reframing untuk mengurangi perilaku agresif pada peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan pre-experimental desain dengan jenis One-Group Pretest-Posttest Design. Berdasarkan hasil perhitungan pre -test dan post-test dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok eksperimen, dimana presentase rata-rata pada pre-test adalah 78% termasuk kategori tinggi, kemudian setelah diberikan konseling kelompok dengan teknik reframing hasil post-test kelima subjek tersebut mengalami penurunan menjadi 50% dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil wilcoxon signed ranks test adalah sebesar 0,00 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil pre-test dan hasil post-test yang artinya ada pengaruh penggunaaan konseling kelompok dengan teknik reframing untuk menurunkan perilaku agresif verbal. Dengan  adanya penelitian ini guru BK dapat menerapkan teknik reframing dalam menangani peserta didik yang memiliki masalah, terutama pada masalah perilaku agresif verbal

Performance and Operation of the CMS Electromagnetic Calorimeter

The operation and general performance of the CMS electromagnetic calorimeter using cosmic-ray muons are described. These muons were recorded after the closure of the CMS detector in late 2008. The calorimeter is made of lead tungstate crystals and the overall status of the 75848 channels corresponding to the barrel and endcap detectors is reported. The stability of crucial operational parameters, such as high voltage, temperature and electronic noise, is summarised and the performance of the light monitoring system is presented

General concept of neo-institutional measurements of business processes

Objective: General concept of neo-institutional measurements of business processes is an approach developed by the author, which fits in with the practical search for appropriate methods and tools that would optimize effectiveness and efficiency of business process management. The objective of the following discussion is to prove the thesis that effectiveness of business processes that take place within a company depends on the quality of support of such processes that is included in the set of supporting factors, as well as on neo-institutional determinants of business processes. Methodology: In the article, the author used primarily long-term observations of the functioning of enterprises, critical literature analysis and thought experiment. Findings: The concept was based on long-term of author's experience in business management and it was essentially grounded in the model of the new institutional economics. On the basis of critical analysis of the literature and with the use of empirical research results from different industries and countries, it defines four hypotheses, which make ground for the concept in question. These are: hypothesis of rational change of condition, hypothesis of expected determinants of business processes, hypothesis of rational determinants of business processes and intensity of impact hypothesis. Value Added: The concept presents a new holistic and behavioral method for business processes analysis. Recommendations: The general concept of neo-institutional measurements of business processes may become a new economic approach concerning the issues of effectiveness and efficiency of business processes, but also it may become the ground for creation of a new catalogue of recommendations for managers, who, on a daily basis, make difficult managerial decisions