An Optimization Model for Single-Warehouse Multi-Agents Distribution Network Problems under Varying of Transportation Facilities: A Case Study

The transportation cost of goods is the highest day-to-day operational cost associated with the food industry sector. A company may be able to reduce logistics cost and simultaneously improve service level by optimizing of distribution network. In reality, a company faces problems considering capacitated transportation facilities and time constraint of delivery. In this paper, we develop a new model of order fulfillment physical distribution to minimize transportation cost under limited of transportation facilities. The first step is defined problem description. After that, we formulate a integer linear programming model for the single-warehouse, multiple-agents considering varying of transportation facilities in multi-period shipment planning. We analyze problems faced by company when should decide policy of distribution due to varying of transportation facilities in volume, type of vehicle, delivery cost, lead time and ownership of facilities. We assumed transportation costs are modeled with a linear term in the objective function. Then, we solve the model with Microsoft Excel Solver 8.0 Version. Finally, we analyze the results with considering amount of transportation facilities, volume usage and total transportation cost. Keywords: physical distribution, shipment planning, integer linear programming, transportation cost, transportation facilities

Inadequacy of Modal Logic in Quantum Settings

We test the principles of classical modal logic in fully quantum settings. Modal logic models our reasoning in multi-agent problems, and allows us to solve puzzles like the muddy children paradox. The Frauchiger-Renner thought experiment highlighted fundamental problems in applying classical reasoning when quantum agents are involved; we take it as a guiding example to test the axioms of classical modal logic. In doing so, we find a problem in the original formulation of the Frauchiger-Renner theorem: a missing assumption about unitarity of evolution is necessary to derive a contradiction and prove the theorem. Adding this assumption clarifies how different interpretations of quantum theory fit in, i.e., which properties they violate. Finally, we show how most of the axioms of classical modal logic break down in quantum settings, and attempt to generalize them. Namely, we introduce constructions of trust and context, which highlight the importance of an exact structure of trust relations between agents. We propose a challenge to the community: to find conditions for the validity of trust relations, strong enough to exorcise the paradox and weak enough to still recover classical logic.Comment: In Proceedings QPL 2018, arXiv:1901.0947

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP ORMAS DAN PARPOL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK: Studi Deskriptif Analisis di Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka Kab. Sumedang

Kepercayaan masyarakat terhadap ormas maupun parta politik, bisa dikatakan sebagai esensi dari hubungan antara ormas maupun partai politik dan masyarakat. Keberadaan ormas tanpa dukungan dari masyarakat akan sia-sia. Begitupun partai politik tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, maka mustahil sebuah partai politik bisa memperoleh kekuasaan dan menjalankan semua program kerjanya. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengukur, menjelaskan dan menganalisa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method). Adapun pembahasan hasil penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan didesa Cimalaka dengan mengunakan teknik wawancara dan survey kuesioner, dan menggunakan teknik penarikan sampel secara acak (random). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat terhadap ormas dan parpol berdasarkan dimensi truts. Struktur yang membentuk kepercayaan terhadap ormas yaitu; (1) Sosialisasi program dalam menarik simpati masyarakat. (2) Organisasi, anggota dan kinerja ormas. (3) Kepentingan, faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk mempercayai ormas dan biasanya berorientasi pada pertimbangan kemanfaatan. Dan struktur yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yaitu: (1) sosialisasi politik, yaitu proses transmisi nilai, ide dan informasi politik yang diterima individu dalam lingkungannya. (2) Organisasi, aktor dan kinerja partai politik. (3) Kepentingan, faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk mempercayai partai politik dan biasanya berorientasi pada pertimbangan untung dan rugi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat baik terhadap ormas maupun partai politik yaitu ditentukan oleh orientasi masyarakat dalam memandang ormas dan partai politik itu sendiri. Orientasi masyarakat sendiri, terbentuk dari prakondisi yang dihadapi dalam lingkungannya, baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan politiknya. Kata kunci: Tingkat Kepercayaan, Struktur Kepercayaan, Ormas, Parpol People trust to community-based organizations (CBOs) and political parties. can be seen as essential element in relationship mass and community-based organizations (CBOs) and political parties relationship and mass. The existence of community-based organizations (CBOs) without the support of society will be in useless. As well as political parties without any support or trust from the people, it is impossible for political parties to win an election and implementing their programs. In this writing, author trying to measure, explain and analyze the level of public confidence in community-based organizations (CBOs) and political parties. This research conducted in Cimalaka village, with using interview techniques and questionnaire surveys and using random sampling techniques. The results of this research showed that there is a low level of the people trust towards community-based organizations (CBOs) and political parties based on the trust dimension. Structures that from the people trust of community-based organizations (CBOs) are: (1) socialization program in attracting public sympathy. (2) Organization, members and performance of community-based organizations (CBOs). (3) Interest, that is internal factors that motivate people to trust community-based organizations (CBOs) and usually oriented to the consideration of expediency. And structure that from the people trust of political parties, include: (1) Political socialization, that is transmission of political value, idea, and information that people receive from their interaction with their environment. (2) Institutions parties, organizations, actors and performance of political parties. (3) Interest, that is internal factors that motivate people to trust political parties, and usually to based on cost and benefit oriented. The factors that affect people trust to community-based organizations (CBOs) and political parties, determined by people orientation toward community-based organizations (CBOs) and political parties. People orientation constructed from historical precondition in their daily live environment, either social or political environment. Key word : Trust Level, Trust Structure, Community-Based Organizations Political Partie

TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan. Dijelaskan lebih lanjut, Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Terdapat 16 (enam belas) tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan, dimana pelaksanaan di tiap pelabuhan perikanan berbeda. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 (sembilan) pelabuhan perikanan, salah satunya berada di daerah Kabupaten Rembang, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Rembang, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta upaya mengatasinya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu: terkait standar operasional prosedur, sumberdaya untuk melaksanakan tugas dan wewenang, fasilitas yang ada, maupun yang berkenaan dengan nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang datang di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Hambatan yang ada telah diatasi dengan cara-cara tertentu, seperti: melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan pada tahun sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang bersandar dan tiba di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung

Tugas dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di Kabupaten Rembang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Kabupaten Rembang, dan mengetahui hambatan, serta upaya mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam peraturan terdapat 16 tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu : terkait standar operasional prosedur, sumberdaya, fasilitas, maupun yang berkenaan dengan nahkoda. Hambatan yang ada telah diatasi dengan cara-cara tertentu, seperti : melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada nahkoda. Diharapkan adanya standar operasional prosedur, memberikan komputer khusus penerbitan surat persetujuan berlayar, dan menambah jumlah petugas pembantu Syahbandar

ACUPRESSURE AS A STABILITY OF BLOOD SUGAR IN PATIENTS WITH TYPE II DIABETES MELLITUS: A LITERATURE REVIEW

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease that is sweeping the world. More than 300 million people in the world suffer from this disease and the number is increasing rapidly. Management and treatment of diabetes involves both pharmacological and non-pharmacological methods. One of the non pharmacological methods is acupressure. Purpose: to find out the benefits of acupressure therapy in health practice and it is hoped that this study can be an illustration of alternative therapies to overcome health problems such as type II diabetes mellitus. Methods: This systematic review was carried out in accordance with the PICO model. The database or database search in this literature review was carried out in April 2022. The database used was Google. A total of 5 articles were used as research samples that met the inclusion and exclusion criteria. Results: 4 out of 5 articles analyzed stated that acupressure was considered to help lower blood glucose levels. Meanwhile, in one article, it was stated that there was no significant difference between the mean glucose levels of the three groups before and after the intervention. Discussion: Self-acupressure at 4 points LIV 3, ST36 SP6 and KD 3 under controlled conditions can increase insulin levels. Acupressure therapy was carried out routinely at ST 36 points and Suzana's feet 3 times on the 6th day, 12th day and 18th day. Emphasis on points ST-36 and SP-6 can restore the balance of Yin and Yang and improve insulin secretory function in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. Conclusion: Acupressure therapy can reduce blood glucose levels in type II DM patients. Acupressure therapy must be carried out according to the correct and regular procedure to avoid failure in acupressure therapy

DFT characterisation of structural and EPR properties of Rh defects in alkali halide lattices

Rh2+ defects in alkali and silver halide lattices have been extensively studied in the past by means of EPR and ENDOR because of their role in the photographic process. Indeed, Rh3+ is known to act as a deep electron trap in silver halides and even in small dopant concentrations it is able to control the contrast and sensitivity of photographic films. In NaCl, which was studied as a model system for AgCl, three Rh2+.nVac (Vac =Na+ vacancy) monomer centers (S= 1/2) and a 2Rh2+.2Vac dimer center (S=1) were identified, for which spin Hamiltonian parameters (g tensor, 35Cl superhyperfine (SHF) and quadrupole (Q) tensors and zero field splitting tensor) were determined very accurately.1,2 In the present contribution we calculate these parameters using density functional (DFT) methods, in order to validate both the proposed structural defect models and the computational approaches for calculating their parameters. The geometry of the nRh.mVac complexes is optimized in a periodic computational model using the CP2K code. Out of these optimized structures, a cluster is cut on which EPR property calculations are performed using the ORCA program package.3 In agreement with experiment and previous calculations for the Rh2+.0Vac center,4 Rh2+ ions are found to undergo a Jahn-Teller elongation as a result of which all centers exhibit a nearly axial g tensor with g⊥ > g// ≈ ge and a strong SHF interaction with the nearest Cl– ions along the elongation axis. In particular, for the dimer center (S=1), a very small rhombicity of the g tensor and very slight tilting of the 35Cl SHF and Q tensors are found back, in accordance with experiment. Current research efforts are directed towards calculating also the zero field splitting parameters of this dimer complex

CASE STUDY: THE EFFECT OF BUTEKYO BREATHING TECHNIQUE ON PEAK EKSPIRATORY FLOW (PEF) AND OXYGEN SATURATION IN ASTHMA PATIENTS

Introduction: Asthma is one of the most frequently occurring chronic diseases and can be experienced by people of all ages. In asthma patients, problems with less effective airway clearance can arise due to airway spasm. The main management of asthma is maintaining asthma control using asthma management interventions. This case report aims to determine the effect of the butekyo breathing technique on peak expiratory flow (PEF) and oxygen saturation in asthma patients. Purpose: This systematic review aims to determine the effect of the butekyo breathing technique on peak expiratory flow (PEF) and oxygen saturation in asthma patients. Methods: Implementation is carried out based on Evidence Based Practice (EBP). The EBP found concluded that the butekyo breathing technique is a nursing intervention that can be used as an asthma management intervention. Butekyo breathing technique intervention was carried out twice a day for 14 consecutive days. Evaluation of results obtained from monitoring peak expiratory flow (PEF) values using a peak flow meter and oxygen saturation using oxymeter.  Discussion: Based on the results of measuring the peak expiratory flow (PEF) value, the APE value before the Butekyo breathing intervention was carried out was an average of 80% to 137.5%. The highest oxygen saturation value appeared at 98%. Conclusion: The results of the implementation that has been carried out are in accordance with evidence based practice (EBP), namely that the butekyo breathing technique has an effect on increasing APE. Patients who had moderate category asthma experienced an increase in peak expiratory flow of 57.5%.   &nbsp