PEMBERIAN IZIN MEMILIKI SENJATA REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN OLEH POLRI DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

ABSTRAKOVIA DWINDA, PEMBERIAN IZIN MEMILIKI SENJATA REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN OLEH POLRI DI WILAYAH KOTA BANDA ACEHFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 55), pp., tabl., bibl., app. DR. SUHAIMI, S.H., M.HUM.Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai dan memiliki senjata api harus menggunakan surat izin. Dalam peredarannya di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak senjata airsoft gun yang tidak disertai izin kepemilikan yang sah. Kepemilikan senjata airsoftgun tanpa hak seperti yang disebutkan dalam undang-undang berpotensi menjadi penyalahgunaan senjata airsoft gun.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prosedur pemberian izin memiliki senjata airsoft gun di wilayah Banda Aceh, menjelaskan upaya yang dilakukan Polri terhadap penggunaan senjata airsoft gun tanpa adanya izin, dan menjelaskan hambatan yang dihadapi Polri dalam pengawasan senjata airsoft gun tanpa adanya izin.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur kepemilikan senjata airsoft gun di wilayah Kota Banda Aceh belum dapat diterapkan secara maksimal dan menyeluruh kepada seluruh pemilik senjata airsoft gun. Hal ini disebabkan masyarakat tidak menerima senjata airsoft gun digolongkan kedalam jenis senjata api. Untuk itu perlu upaya yang keras dari pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Aceh untuk memberikan upaya sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan kepemilikan senjata airsoft gun, serta upaya represif dengan tindakan penertiban terhadap para pemilik senjata airsoft gun tanpa izin yang sah. Disarankan kepada pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan atau regulasi khusus mengenai kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun (non senjata api) agar dapat dibedakan dasar hukum penggunaan, perizinan, serta penerapan sanksi yang di berikan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penerapan Undang-Undang Senjata Api. Sangat di perlukan upaya pemberian pemahaman oleh Polri kepada masyarakat, agar masyarakat menyadari pentingnya pemberian izin untuk memiliki senjata airsoft gun

Gambaran Benriya Melalui Tokoh Tada Keisukedalam Drama Mahoro Ekimae Bangaichi Karya Sutradara One Hitoshi

Kata Kunci : drama, sosiologi sastra, benriya, masyarakat Jepang Karya sastra adalah gambaran Kenyataan dari suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk karya sastra adalah drama. Penelitian ini menggunakan drama Mahoro Ekimae Bangaichi yang menceritakan gambaran benriya. Benriya adalah penjual jasa apa saja yang melakukan pekerjaan aneh danpekerjaan kecil lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptifanalisis. Metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan faktafaktayang kemudian disusul dengan analisis.Penulis menggunakan teori sosiologi sastra Laurenson dan Swingewood yakni pendekatan yang menitikberatkan pada sastra sebagai dokumen sosial pada masa sastra itu diciptakan untuk menggambarkan benriya di Jepang yang meliputi jenis pekerjaan benriya, cara mempromosikan diri, etika kerja benriya dan permintaan klien. Penulis menggunakan teori pendukung film mise en scene untuk menganalisis adegan dalam drama Mahoro Ekimae Bangaichi yang menggambarkan benriya.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa drama Mahoro Ekimae Bangaichi sebagian besar telah menggambarkan benriya yang sebenarnya. Terdapat 21 adegan dan dialog yang mencerminkan gambaran benriya. Dialog dan adegannya menunjukkkan gambaran jenis-jenis pekerjaan benriya, cara mempromosikan diri, etika kerja benriya dan permintaan klien yang sama dengan Kenyataan masyarakat Jepang

AN EXAMINATION OF GLOBALIZATION FROM AN ETHICAL POINT OF VIEW

This paper is concerned with an x-ray of globalization and the ethical implication of its activities. Ethics is the academic study of morality, while morality is rational man's notion of right and wrong actions in society. In this sense it is concerned with man's concept of values that guide his life. Globalization is man's attempt to bridge the world's economies, cultures and people in spite of territorial boundaries. In an attempt to make the whole world a single continent, how ethical has the proponents of globalization faired? This is the thrust of this pape