Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler (peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019)

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler disertai lampirannya

Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan (permendikbud no. 51 tahun 2018)

Permendikbud berisi mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989

Kata Kunci: Sistem Pendidikan Nasional - U

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci: PTUN - Undang-Undang dan Peratura

Human influenza A H5N1 in Indonesia: health care service-associated delays in treatment initiation.

BACKGROUND: Indonesia has had more recorded human cases of influenza A H5N1 than any other country, with one of the world's highest case fatality rates. Understanding barriers to treatment may help ensure life-saving influenza-specific treatment is provided early enough to meaningfully improve clinical outcomes. METHODS: Data for this observational study of humans infected with influenza A H5N1 were obtained primarily from Ministry of Health, Provincial and District Health Office clinical records. Data included time from symptom onset to presentation for medical care, source of medical care provided, influenza virology, time to initiation of influenza-specific treatment with antiviral drugs, and survival. RESULTS: Data on 124 human cases of virologically confirmed avian influenza were collected between September 2005 and December 2010, representing 73% of all reported Indonesia cases. The median time from health service presentation to antiviral drug initiation was 7.0 days. Time to viral testing was highly correlated with starting antiviral treatment (p < 0.0001). We found substantial variability in the time to viral testing (p = 0.04) by type of medical care provider. Antivirals were started promptly after diagnosis (median 0 days). CONCLUSIONS: Delays in the delivery of appropriate care to human cases of avian influenza H5N1 in Indonesia appear related to delays in diagnosis rather than presentation to health care settings. Either cases are not suspected of being H5N1 cases until nearly one week after presenting for medical care, or viral testing and/or antiviral treatment is not available where patients are presenting for care. Health system delays have increased since 2007

Perceraian karena Suami Mafqud (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.0083/Pdt.G/2016/PA.Clp)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktik banyak terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti halnya salah satu perkara mengenai perceraian karena suami mafqud yang terjadi dipengadilan Agama Cilacap dengan nomer perkara : 0083/Pdt.G/216/PA.Clp. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0083/Pdt.G/216/PA.Clp. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut peneliti seharusnya pertimbangan hakim mendasarkan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) Tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diartikan bahwa Tergugat yang pergi 9 tahun tanpa diketahui keberadaanya telah mafqud

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci: PTUN - RU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaa