Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Umbi Bawang Putih (Allium Sativum L.) Terhadap Bakteri Klebsiella Pneumoniae Isolat Sputum Penderita Bronkitis Secara in Vivo

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL UMBI BAWANG PUTIH (Allium sativum L.) TERHADAP BAKTERI Klebsiella pneumoniae ISOLAT SPUTUM PENDERITA BRONKITIS SECARA IN VIVO Lovenia Morient Rotty1), Fatimawali1), Heedy Tjitrosantoso1) 1)Program Studi Farmasi Fakultas MIPA UNSRAT Manado ABSTRACT Garlic has been shown to have in vitro antibacterial activity. This research aims to investigate the in vivo antibacterial activity of Garlic bulbs (Allium sativum L.) ethanol extract against Klebsiella pneumoniae. 18 Balb/c strain mice were divided into 6 groups. Group 1 (normal control) was not infected with bacteria, group 2 (negative control), group 3 (positive control), group 4,5,6 (treatment groups) were treated by fresh garlic bulbs with each dose 0,01456 g / 20 g body weight, 0,02912 g / 20 g body weight, and 0,05824 g / 20 g body weight in form of viscous extract. After 3 days of treatment, mice blood were isolated and cultured for 24 hours. As the result, fresh garlic bulbs with different doses such as 0,01456 g / 20 g body weight, 0,02912 g / 20 g body weight, and 0,05824 g / 20 g body weight in form of viscous extract was indicated to have in vivo antibacterial activity against K. pneumoniae, the percentages were 3,55%, 15,34%, and 22,25%. Key words : Garlic bulbs, Antibacterial, in vivo, K.pneumoniae ABSTRAK Bawang putih telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri secara in vitro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol umbi Bawang Putih terhadap Klebsiella pneumoniae secara in vivo. 18 ekor mencit jantan galur Balb/c dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 (kontrol normal) tidak diinfeksi bakteri, kelompok 2 (kontrol negatif), kelompok 3 (kontrol positif), kelompok 4,5,6 (kelompok perlakuan) diberikan dosis umbi bawang putih segar masing-masing 0,01456 g / 20 g BB, 0,02912 g / 20 g BB, dan 0,05824 g / 20 g BB dalam bentuk ekstrak kental. Setelah 3 hari perlakuan, dilakukan pengambilan darah mencit dan dikulturkan selama 24 jam. Kemudian dihitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan metode plate count. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis umbi bawang putih segar 0,01456 g / 20 g BB, 0,02912 g / 20 g BB, dan 0,05824 g / 20 g dalam bentuk ekstrak kental memiliki aktivitas antibakteri secara in vivo terhadap K.pneumoniae dengan persentase sebesar 3,55%, 15,34%, dan 22,25%

Komparasi Kinerja Layanan Kesehatan Pada Puskesmas Rawat Inap Dengan Rawat Jalan Di Kabupaten Minahasa Utara

Puskesmas adalah unit pelayanan publik sebagai ujung tombak sarana pelayanan kesehatan. Peningkatan kinerja Puskesmas akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Biasanya kinerja Puskesmas diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan atau pasien. Pengukuran kinerja layanan pada Puskesmas untuk mengetahui sejauh mana Puskesmas melakukan pelayanan yang baik dan berkualitas. Penelitian ini untuk melihat komparasi kinerja layanan kesehatan pada 4 Puskesmas rawat inap dengan 4 Puskesmas rawat jalan di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan KepmenPAN No. 25/KEP/M.PAN/2/2004. Sampel berjumlah 104 responden pengguna layanan/pasien yang berkunjung di Puskesmas yang dipilih dengan cara non random sampling yaitu accidental sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan Uji Beda dan Anova. Hasil menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna kinerja layanan kesehatan pada Puskesmas rawat inap dengan rawat jalan di Kabupaten Minahasa Utara. Kinerja layanan kesehatan pada kedua kategori puskesmas tersebut relatif sama menunjukkan tingkat kepuasan baik. Perbedaan kinerja layanan terjadi pada perbandingan antar Puskesmas rawat inap dan rawat jalan. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor individu, organisasi dan manajemen yang tidak dioptimalisasi penerapannya dalam meningkatkan kinerja layanan. Diharapkan penelitian ini dapat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara untuk dapat mengidentifikasi kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja layanan dan memperbaiki kinerja layanan kesehatan di Puskesmas.

Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik

Withholding tax state revenue is an obligation that must be paid in granting Copies of Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or Damaged and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of Amendment to the Articles of Association of the Lost or Damaged, through electronic media Legal Entity Administration System, but in the granting of Ministerial Decree Copies can be printed without any orders to pay for the collection, the regulation does not set the method of payment, so there is a legal vacuum. This journal aims to analyze the legal certainty in the way of non-tax state revenue payments for granting Copies Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or Damaged and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of Amendment to the Articles of Association of the Lost or Damaged, through Entity Administration System legal and responsible for the collection of non-tax state revenue not collected in the provision of the copy of the Decree of the Minister ditelah printed. The journal is compiled with normative juridical research method, with the approach of legislation and case approach. Based on the survey results revealed that the legal void makes the legal uncertainty in the manner Revenue collection of non-tax payments for the provision of the copy of the Decree of the Minister of the Missing or Damaged, through the Legal Entity Administration System, so the government should make regulations regarding the manner of payment of non-tax state revenue collection for granting a copy of the Decree of the Minister, and the government in this case the Ministry of Justice and Human Rights fully responsible for the collection of non-tax state revenues not collected. Key words: non-tax revenues, copy the decree of the minister, legal entity administration systemAbstrak Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum, namun dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri dapat dicetak tanpa ada perintah untuk membayar pemungutan tersebut, dalam peraturan tidak diatur cara pembayarannya, sehingga ada kekosongan hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum serta yang bertanggungjawab terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang ditelah dicetak. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum menjadikan ketidakpastian hukum dalam cara pembayaran pemungutan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang Hilang atau Rusak tersebut, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga pemerintah harus membuat peraturan mengenai cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut. Kata kunci: penerimaan negara bukan pajak, salinan surat keputusan menteri, sistem administrasi badan huku

Analisis Penerapan Pengungkapan Informasi Aset Keuangan Menurut PSAK 60 (Studi pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60 penyesuaian 2014 adalah merupakan standar yang mengatur pengungkapan instrumen keuangan. Standar ini sangat mempengaruhi rincian pengungkapan informasi perbankan Indonesia tentang aset keuangan di dalam laporan keuangan, sebagai industri yang sangat teregulasi, diduga tingkat kepatuhan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) untuk menerapkan standar tersebut adalah tinggi. Aset keuangan terdiri dari tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah bank BTPN dalam mengungkapkan aset keuangan telah sesuai dengan PSAK 60 penyesuaian 2012.Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bank BTPN dalam pengungkapan aset keuangannya sudah sesuai dengan PSAK 60 penyesuaian 2014 tetapimanajemen belum menerapkan pengungkapan reklasifikasi, wanprestasi dan pelanggaran. Sebaiknya manajemen bank BTPN menerapkan keseluruhan dari PSAK 60 penyesuaian 2014 sesuai dengan standar yangtelah ditentukan. Kata kunci:bank, pengungkapan, instrumen keuanga

Gambaran Hematologi Pada Pasien Sindrom Koroner Akut Yang Dirawat Di Blu Rsup Prof. Dr. R.d. Kandou Manado Tahun 2010

: Acute coronary syndrome (ACS) is a series of clinical disorders caused by acute ischemic heart disease, including angina unstable, non-ST elevation myocardial infarction, and ST-elevation myocardial infarction. This study aimed to determine the relationship of routine hematological changes with the course of acute coronary syndromes. We used a descriptive method. Data were obtained from the secondary data of ACS patients in the ICCU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado during 2010. The data were presented in distributive tables. The results showed that most patients did not experience decreases in hematological parameters such as hemoglobin, hematocrite, erythrocyte counts, and platelet counts. The leucocyte counts increased in 50% of cases. Conclusion: In general, there was no decrease in hematological parameters, except leukocyte counts, among the ACS patients in the ICCU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado during 2010

Pengaruh Konsumsi Makanan Laut Terhadap Kejadian Hipertensi Di Desa Malalayang Dua

: Hypertension is one of the important preventable causes of morbidity and mortality in developed and developing countries. ω-3 and ω-6 poly-unsaturated fatty acids (PUFA), are essential for the body and obtained from food. Fish oil is useful to change ω-3 to ω-6 in lowering blood pressure (BP), the risk of myocardial infarction and useful in life-threatening situation. The purpose of this study was to obtain the prevalence of hypertension in Malalayang Dua village and the relationship between seafood consumption with the prevalence of hypertension in that area. The research sample was urban communities of Malalayang Dua village Lingkungan III over the age of 18 years. We use category of hypertension and non-hypertension by the U.S. Joint National Committee (JNC) 7, and seafood consumption divided by less, moderate and much. Completion of the questionnaire by the study subjects, BP measurement using an aneroid sphygmomanometer and analysis of data to determine the relationship between the consumption of seafood with BP, using linear regression analysis. Conclusion: The prevalence of hypertension in this area is 6.3%, and there is a significant relationship between seafood consumption and hypertension (p = 0.001)

PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA UNTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Abstract Withholding tax state revenue is an obligation that must be paid in granting Copies of Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or Damaged and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of Amendment to the Articles of Association of the Lost or Damaged, through electronic media Legal Entity Administration System, but in the granting of Ministerial Decree Copies can be printed without any orders to pay for the collection, the regulation does not set the method of payment, so there is a legal vacuum. This journal aims to analyze the legal certainty in the way of non-tax state revenue payments for granting Copies Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or Damaged and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of Amendment to the Articles of Association of the Lost or Damaged, through Entity Administration System legal and responsible for the collection of non-tax state revenue not collected in the provision of the copy of the Decree of the Minister ditelah printed. The journal is compiled with normative juridical research method, with the approach of legislation and case approach. Based on the survey results revealed that the legal void makes the legal uncertainty in the manner Revenue collection of non-tax payments for the provision of the copy of the Decree of the Minister of the Missing or Damaged, through the Legal Entity Administration System, so the government should make regulations regarding the manner of payment of non-tax state revenue collection for granting a copy of the Decree of the Minister, and the government in this case the Ministry of Justice and Human Rights fully responsible for the collection of non-tax state revenues not collected. Key words: non-tax revenues, copy the decree of the minister, legal entity administration systemAbstrak Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam pemberian Salinan Surat Keputusan  Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum, namun  dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri dapat dicetak tanpa ada perintah untuk membayar pemungutan tersebut, dalam peraturan tidak diatur cara pembayarannya, sehingga ada kekosongan hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak  untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum serta yang  bertanggungjawab terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang ditelah dicetak. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum menjadikan ketidakpastian hukum dalam cara pembayaran pemungutan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang Hilang atau Rusak tersebut, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga pemerintah harus membuat peraturan mengenai cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, serta  pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang tidak dipungut.   Kata kunci: penerimaan negara bukan pajak, salinan surat keputusan menteri, sistem administrasi badan huku