Public Service Motivation Differences Between Permanent and Contract Employees in the Local Government

This article examines the distinction of public service motivation (PSM) on street-level bureaucracy in Indonesia. Focus of this study is to review the differentiation of public service motivation between permanent and contract employees in sub-districts of Tanjungpinang, Kepulauan Riau. The dimensions and indicators of Perry\u27s (1996) measurement of PSM is used to analyze the differentiation of public service motivation between permanent and contract employees. Independent sampel t-test has employed to 129 government employees and 74 non-government employees in Tanjungpinang. Unlike in developed countries that PSM of its civil services are higher than PSM of contract employees, the findings of this research proves that there is no differences between PSM of permanent and contract employees. The findings of this research rejects the conclusion of foreign scholars suggesting the PSM construct was viable for Internationally environment

ANALISIS PENGARUH FAKTOR PERALATAN KERJA DAN MANUSIA TERHADAP KESELAMATAN KERJA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS DI BAGIAN METAL FORMING PT. DIRGANTARA INDONESIA

Perusahaan dituntut mampu memanfaatkan setiap aspek yang terdapat didalamnya, seperti sumber daya manusia yang merupakan roda penggerak aktivitas dari perusahaan. Selain itu perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap tenaga kerjanya. Oleh karena itu perusahaan perlu memanfaatkan dengan baik sumber daya manusia yang ada didalamnya dengan memberikan perlindungan tenaga kerja yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja secara harfiah terdiri dari tiga suku kata, yaitu keselamatan, kesehatan dan kerja. Keselamatan dalam bahasa inggris disebut safety yang berarti keadaan terbebas dari celaka, sedangkan kesehatan menurut UU RI No. 36 tahun 2009 adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis”, definisi yang ketiga adalah kerja yang berarti kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan (penghasilan dan lain-lain. PT. Dirgantara Indonesia adalah suatu perusahaan yang sangat memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam setiap kegiatan produksinya dimana perusahaan ini memproduksi pesawat terbang dimana bahan bakunya seperti besi, baja, dan bahan kimia yang dapat menyebabkan sebuah kecelakaan kerja. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselamatan kerja yang disebabkan dari pengaruh beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan berupaya untuk meningkatkan produktivitas. Model pemecahan masalah dengan menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) yang bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel peralatan kerja, variabel manusia terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta berdampak terhadap variabel pada bagian metal forming di PT. Dirgantara Indonesia. Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pengaruh faktor peralatan (X1), dan faktor manusia (X2) memberikan kontribusi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (Y) sebesar 71,2% sedangkan sisanya sebesar 28,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Jika dilihat secara keseluruhan pengaruh faktor peralatan (X1), faktor manusia (X2) dan faktor keselamatan dan faktor kesehatan kerja (Y) memberikan kontribusi terhadap produktivitas (Z) sebesar 79,6% sedangkan sisanya sebesar 20,4% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti

Analisis Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta

Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja menggunakan metode balanced scorecard dan evaluasi kinerja instansi selama tiga tahun yaitu 2010,2011, dan 2012. Analisis berdasarkan pada empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Data dari laporan tahunan BBKPM dan kuesioner kepuasan seluruh karyawan sebanyak 124 orang. Instrumen penelitian diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data menggunakan balanced scorecard. Hasil penelitian kinerja dengan pendekatan balanced scorecard adalah skor kinerja pada tahun 2010 adalah 87,08, tahun 2011 adalah 82,56, dan tahun 2012 adalah 93,34, artinya selama tiga tahun kinerja baik. Rata-rata hasil perspektif pelanggan dan perspetif bisnis internal mencapai target. Perspektif keuangan serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukan perbaikan kinerja pada tahun 2012

Strategi Desain Pencahayaan Alami Dan Buatan Pada Alih Fungsi Gedung Astaka Kota Batam Menjadi Museum

Gedung Astaka Kota Batammerupakan alih fungsi bangunan dari tempatdiselenggarakannya MTQ Nasional XXV menjadi sebuah museum sejarah Melayu. KegiatanMTQ yang selesai diselenggarakan pada tahun 2014 menggunakan 7 ruang eksistingGedung Astaka namun pada rencana alih fungsi museum terdapat 14 ruang pamer.Permasalahan Gedung Astaka ini adalah strategi desain untuk 14 rencana ruang pamerdalam aspek sistem pencahayaan alami dan buatan sehingga tiap ruang dapat mencapaistandar tingkat pencahayaan ruang pamer. Metode yang digunakan pada penelitian iniadalah metode eksperimental dengan menggunakan software DIALux 4.12 untukmensimulasikan strategi desain tiap ruang. Pada ruang eksisting dilakukan pengukuranlangsung terhadap tingkat pencahayaan ruang untuk mengetahui kondisi eksistingGedung Astaka sebelum dijadikan alih fungsi museum. Strategi desain yang dilakukanadalah dengan mengoptimalkan bukaan pencahayaan alami, menambah pembayangmatahari internal (light shelves), dan memodifikasi sistem pencahayaan buatan.Rekomendasi desain diambil dari strategi terbaik dari strategi desain yang telah dilakukandan sesuai dengan standar tingkat pencahayaan ruang pamer pada SNI 6197:2011.Dengan lebar bukaan pencahayaan alami 0,50 dan 1,00 m, lebar light shelves0,50 dan 0,75m, serta menggunakan jenis lampu TC-TEL 42W,Spotone 20W, dan 18 W ruang pamerpada rencana alih fungsi Gedung Astaka dapat mencapai standar tingkat pencahayaanruang dengan tingkat pencahayaan300 – 500 lux

Manganese Oxide Carbon-Based Nanocomposite in Energy Storage Applications

Global increasing demand in the need of energy leads to the development of non-conventional, high power energy sources. Supercapacitors (SCs) are one of the typical non-conventional energy storage devices which are based on the principle of electrochemical energy conversion. SCs are promising energy storage devices for better future energy technology. Increasing progress has been made in the development of applied and fundamental aspects of SCs. Manganese oxide electrode materials have been well studied; however, their capacitive performance is still inadequate for practical applications. Recent research is mainly focused on enhancing manganese oxide capacitive performance through the incorporation of electrically conductive materials and by controlling its morphology to reveal a more active surface area for redox reactions. In this review, progress in the applications of manganese oxide carbon-based materials towards the development of highly effective SCs is briefly discussed. In this regard, manganese oxide carbon-based nanocomposites synthesis methods and techniques used to approximate the capacitance of electrode materials are discussed

Public Service Motivation and Service Quality of Local Government Employees: A Moderated Mediation Analysis

The study of public service motivation (PSM) is an emerging topic in relation to understanding the impact of perceived service quality within public-sector organizations. Drawing upon the self-determination theory, this paper develops and validates a conceptual model incorporating the relationship between PSM and perceived service quality by the user. Moreover, this study also examines the moderated-mediation models of service factors in the link. This paper further argues user orientation as a mediator in the nexus between PSM and service quality, and service climate as a moderator in the effect of user orientation on service quality. This research was conducted on 250 frontline public servants and their users in Bintan Regency, Kepulauan Riau, Indonesia. The data was performed using structural equation modeling. The proposed model suggests (1) PSM positively related to service quality, (2) user orientation partially mediates the relationship, and (3) the indirect effect of PSM on service quality (via user orientation) is quasi moderated by service climate within the public organization. Accordingly, few theoretical and practical implications for policymakers are formulated

How Does Public Service Motivation Contribute to Service Orientation? Testing Mediation Models

Public service motivation is an emerging topic in the study of public administration, but no study has adequately investigated how it affects employee service orientation through job satisfaction and organizational commitment. The present study is ultimately aimed to fill the research gap by examing whether public service motivation influences service orientation and if so, whether the effect is mediated by job satisfaction and organizational commitment. Data were analyzed by using WarpPLS 6.0. Using a sample of 160 public servants in the city government of Tanjungpinang, the results indicate that employee service orientation is directly and positively affected by PSM. In addition, public service motivation also has an indirect impact on employee service orientation through job satisfaction and organizational commitment. Furthermore, the theoretical and practical implications of the study for human resources management in the public sector are discussed

Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia

This paper highlights the politization of bureaucracy in Indonesia. The purpose of this study is to explain the practices of politization in Indonesian bureaucracy. The qualitative approach is used to explore its purpose. The data of this study are gained from secondary sources. The finding of this research concludes that politicization ensues throughout the Indonesian voyage. Further, the politization will be discussed in three periods, included pre-colonial, colonial, Old Order, New Order, and post-New Order.The politization of bureaucracy is determined by liberal democracy, a multi-party system, and high-cost politics.This paper highlights the politicization of bureaucracy in Indonesia. The purpose of this study is to explain the practices of politicization in Indonesian bureaucracy. The qualitative approach is used to explore its purpose. The data of this study are gained from secondary sources. The finding of this research concludes that politicization ensues throughout the Indonesian voyage. Further, the politicization will be discussed in three periods, included pre-colonial, colonial, Old Order, New Order, and post-New Order. The politicization of bureaucracy is determined by liberal democracy, a multi-party system, and high-cost politics