XIV Trobada d'Escoles Mallorquines

Abstract not availabl

Breve de nuestro muy santo padre Clemente XIV por el qual Su Santidad suprime, deroga y extingue el Instituto y Orden de los Clérigos Regulares, denominados de la Compañía de Jesus que ha sido presentado en el Consejo para su publicaión

Creu i escut reial xil. a port.Sign.: [ ]1, A-N2Text a 2 cols. i reclamsText datat a Madrid el 12 de setembre de 1773Breu del nostre molt Sant Pare Clement XIV pel qual sa Santedat suprimeix, derroga, i extingueix l'institut i ordre dels Clergues Regulars, denominats de la Companyia de Jesús, que ha estat presentat al Consell per la seva publicació.

Título: De Synodo diocesana libri tredecim in duos tomos distributi tomus secundus.

Datos de ed. preceden a mención de tomo.Marca tip. en port. de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reino.Sign.: A4, B-Z8, 2A-2O8.Texto a dos col

Teachers' conceptions on environment and GMO in twelve europen countries

We analyze the conceptions of 4248 teachers on Environment and GMO (Genetically Modified Organisms), in 12 European countries: Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania. Most of the differences between teachers' conceptions are observed inside each country. Some of them (related to preservation or utilization of Environment) significantly differentiate the 12 countries. Biology teachers have more knowledge on GMO and more opinions pro- GMO than their colleagues. Female teachers are significantly more anti-GMO than their male colleagues. More a teacher studied at University, more he or she thinks that the resources of our planet are limited.CIEC – Research Centre on Child Studies, IE, UMinho (FCT R&D unit 317), Portuga

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM UJI MATERIL AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Tesis ini membahas tentang tidak adanya kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Dalam sistem politik Indonesia, AD/ART partai politik memiliki peran yang signifikan dalam mengatur struktur, tata cara, dan prinsip organisasi partai politik. Namun, saat ini Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk menguji keberlakuan AD/ART partai politik, yang berarti keputusan terkait validitas atau inkonstitusionalitas AD/ART partai politik tetap berada di luar yurisdiksi Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, Bagaimanakah kedudukan AD dan ART Partai Politik dala sistem perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji AD/ART Partai Politik di Indonesia? Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait AD/ART partai politik. Pendekatan hukum Peraturan Perundang- undangan juga digunakan untuk membandingkan praktek di negara lain yang memiliki mekanisme pengujian serupa. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengawasi keberlakuan AD/ART partai politik serta implikasinya terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan perubahan yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas partai politik di Indonesia

Inimelu eesmärk on olla õnnelik, olla elus edukas

The Ethics of the New Millenium. By His Holiness the XIVth Dalai Lama Tendzin GyatsoThe lecture delivered by His Holiness the XIVth Dalai Lama in the Assembly Hall of the University of Tartu on the 20th of June 2001. The whole text is in English and will be published in the following edition: Tartu Ülikooli aulaloengud. Aula Lectures. Tartu Ülikool, 2002

Breve confirmatorio de la Santidad de Nuestro Señor Benedicto XIV de las Pias Fundaciones y Memorias instituidas por el ... Cardenal Belluga : para beneficio de la Diocesi de Cartagena que obtuvo ...

ct07